Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta anggota Brimob Polri menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Papua. Hal ini disampaikan karena jumlah kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua disebut bertambah.
"Kemudian terkait dengan stabilitas dan kamtibmas Papua, ini tentunya juga terus menjadi tantangan dan tentunya dalam hal ini yang dikedepankan adalah dari Brimob Polri," kata Kapolri dalam sambutannya di acara syukuran HUT ke-79 Korps Brimob Polri di Mako Brimob, Depok, Kamis (14/11).
Listyo menyebut sebelum pengumuman daerah otonomi baru (DOB) dan perubahan kebijakan dana otonomi khusus (otsus), jumlah KKB kurang lebih 300 orang. Namun, pasca DOB dan perubahan dana Otsus jumlah kelompok separatis itu bertambah menjadi 1.400.
"Dan jaringannya juga semakin bertambah. Artinya apa? yang menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk disejahterakan masyarakat Papua belum bisa diterima dengan baik atau mungkin belum tersosialisasi dengan baik," ungkap mantan Kapolda Banten itu.
Sebab, jumlah KKB semakin meningkat. Sehingga, Listyo meminta anggota Brimob untuk mengambil peran dengan siap menghadapi situasi tersebut. Pasukan Brimob diminta memberikan pemahaman kepada masyarakat Papua.
"Bahwa NKRI ini serius untuk betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua. Ini menjadi tantangan tersendiri," pungkas jenderal bintang empat itu. (P-5)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved