Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PRESIDEN Prabowo Subianto disebut menargetkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) rampun dalam waktu empat tahun. Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Anton setelah menerima pengarahan dari Prabowo soal IKN di sesi terakhir Retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Lalu, kapan rencana aparatur sipil negara (ASN) pindah ke IKN?. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa rencana pemindahan pegawai pemerintah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak perlu dilakukan secara serentak.
"Nanti kita lihat lah. Begini, lebih baik kan fokus ya, jadi tidak perlu semuanya berbondong-bondong," katanya menjawab pertanyaan seputar keberlanjutan IKN, di Magelang, Jateng, Minggu (27/10).
Mensesneg menyoroti pentingnya kunjungan kerja yang terfokus oleh kementerian-kementerian kunci, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Kementerian Keuangan.
"Kalau hanya sekadar menengok ke sana, tidak perlu ramai-ramai. Cukup kementerian kunci," tegasnya.
Saat ditanya mengenai kapan peraturan presiden terkait pemindahan ibu kota negara akan diterbitkan, Prasetyo menyebut bahwa pihaknya masih mempelajari berkas tersebut sebelum nantinya ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Ya nanti kita lihat, kita pelajari. Begitu semua sudah siap, beliau yang akan menandatangani," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut dalam sesi terakhir pembekalan, Presiden Prabowo memberikan pengarahan soal IKN.
“Dalam pengarahannya, Beliau menegaskan bahwa Bagi soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya,” tutur Raja Juli, di Magelang, Jawa Timur, Minggu (27/10).
“Bahkan Beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi beliau IKN adalah “Ibu Kota Politik,” tambahnya.
Oleh karena itu, kata Raja Juli, selain gedung-gedung eksekutif, dalam empat tahun ke depan OIKN harus merampungkan dua cabang triaspolitika lainnya, yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif.
“Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan Beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN,” tandasnya. (Ant/P-5)
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved