Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Peraturan Presiden (Perpres) terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dipelajari. Aturan itu, ujar dia, akan ditandangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Ya nanti kita lihat, kita pelajari. Begitu semua sudah ready, sudah siap, beliau yang akan tanda tangan," kata dia di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10).
Mensesneg juga menjawab pertanyaan soal rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), di Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya itu tidak perlu dilakukan berbondong-bondang.
"Nanti kita lihat lah. Begini, lebih baik kan fokus ya, jadi tidak perlu semuanya berbondong-bondong," katanya.
Mensesneg menegaskan bahwa kunjungan kerja ke IKN penting dan sebaiknya fokus dilakukan oleh kementerian-kementerian kunci, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Kementerian Keuangan.
"Kalau hanya sekadar menengok ke sana, tidak perlu ramai-ramai. Cukup kementerian kunci," imbuh dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti pada Rabu (23/10), menyebut peresmian Istana Garuda di IKN oleh Prabowo telah masuk ke dalam rencana 100 hari kerja pertama pihaknya.
"Mungkin ada peresmian-peresmian yang sudah siap kita resmikan, kayak Istana Garuda," ucap dia. (Ant/H-3)
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta masyarakat Pati dan aparat keamanan untuk menahan diri dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Pati Sudewo.
Pras menyebut para peserta upacara masih beradaptasi dalam gladi kotor ini. Ia juga telah mengantongi beberapa catatan mengenai jalannya gladi kotor secara menyeluruh.
Pras menyebut akan ada ribuan pengisi acara yang menyemarakkan upacara HUT RI. Hiburan tersebut dipilih berdasarkan masukan dari masyarakat.
Menjelang peringatan HUT ke-80 RI, pemerintah tengah memfinalisasi daftar penerima tanda kehormatan yang akan diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan polemik terkait pemutaran musik di tempat usaha, menyusul kekhawatiran sejumlah pelaku usaha akan kewajiban pembayaran royalti musik.
Presiden Prabowo Subianto disebut tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece oleh sejumlah komunitas. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk ekspresi kreativitas yang masih wajar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved