Pengamat: Prabowo Harus Ambil Sikap terhadap Menteri yang Bikin Gaduh

PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai Presiden Prabowo Subianto harus mengambil sikap terhadap para menteri yang bikin gaduh dan memancing kontroversi di ruang publik. Ujang menilai Prabowo perlu menekankan kepada jajarannya agar mampu bersikap dan memberi pernyataan yang merugikan pemerintahan Prabowo-Gibran. 

"Perlu Pak Prabowo menekankan kembali kepada para menteri untuk tidak kontroversi, tidak mengenakan kementerian untuk kepentingan pribadi, itu adalah sikap yang merugikan pemerintahan Prabowo-Gibran dan rakyat juga," kata Ujang, kepada Media Indonesia, Sabtu (26/10). 

Ia menilai Prabowo juga harus mengevaluasi menterinya setiap melakukan hal yang menimbulkan polemik. Selain itu, menteri yang membuat gaduh juga harus mengevaluasi diri dan lebih berhati-hati dalam bekerja.

Baca juga : Pembekalan Bergaya Militer Dinilai Cara Prabowo Disiplinkan Menteri

"Jadi kesembronoan mereka harus diingatkan mesti dievaluasi agar tidak mengganggu menteri yang lain. Oleh karena itu sikap kehati-hatian, perkataan menjadi penting. Jadi jangan asal teken, asal bicara, ada rambu-rambu dan aturan kalau jadi pejabat," katanya.

Sebelumnya, baru beberapa hari setelah dilantik sejumlah menteri menimbulkan kontroversi. Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut tragedi Mei 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Meski ia mengklarifikasi pernyataannya, ucapan itu telah memancing polemik di publik.

Lalu, ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto yang menggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi. Kemudian, Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta tambahan anggaran untuk kementeriannya sebesar Rp20 triliun. (Faj/M-4)