Titiek Soeharto Jadi Pimpinan Komisi IV DPR RI

Ada Motif Politik di Balik Amnesti dan Abolisi Hasto-Tom Lembong? Gerindra Angkat Bicara

Amnesti dan abolisi diberikan dengan pertimbangan komprehensif, termasuk aspek kemanusiaan, rekonsiliasi nasional, dan kondisi teknis seperti overkapasitas lapas.

PDIP Dukung Pemerintah, Amnesti Hasto Jadi Kunci

LANGKAH  politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Usulan Gubernur Dipilih Pusat, Gerindra: Kita Komit Demokrasi

SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.

Survei: Elektabilitas Gerindra dan PAN Melonjak di Jawa Timur, Efek Prabowo Masih Kuat

THE Republic Institute merilis hasil survei elektabilitas partai politik di Jawa Timur dan tingkat kepuasan publik atas kinerja DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Timur. 

Prabowo Sebut PDIP dan Gerindra Seperti Kakak Adik, Ini Kata Puan

Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.

Kata Gerindra Terkait Peluang PDIP Masuk Pemerintahan seusai Prabowo Sebut Adik Kakak

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan antara Gerindra dan PDIP seperti kakak dan adik.

DPR RI: Pemisahan BPKH dan BP Haji untuk Cegah Kerawanan

KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.

DPR: Semua Parpol Tengah Simulasikan Sistem Pemilu

Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya. 

Ketua Banggar DPR Yakin IKN Tak Mangkrak, Ini Alasannya

Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.

Menata Pemilu Serentak bukan Menggaruk MK

PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.

Perayaan 17 Agustus di Jakarta, Alih-alih IKN, DPR : Makan Biaya Banyak

DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.

Forum Dosen Hukum Pidana Sebut Pembahasan RUU KUHAP Minim Partisipasi Publik

DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.

Kurikulum Berbasis Cinta

Mengantisipasi Merkantilisme ala Donald Trump

Memperkuat Kedaulatan Pangan Perikanan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia