NEWSTICKER

Soal Hadiri Pelantikan Prabowo, Ini Respons Titiek Soeharto

Rahmatul Fajri

17/10/2024 15:12

Soal Hadiri Pelantikan Prabowo, Ini Respons Titiek Soeharto — Anggota DPR terpilih periode 2024-2029 dari Partai Gerindra Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto(ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

SITI Hediati Hariyadi atau yang dikenal Titiek Soeharto mengaku akan menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Minggu (20/10). Titiek mengaku akan datang mengingat kapasitasnya sebagai anggota DPR RI.

"Kan saya anggota dewan, (pasti saya datang)," ucap Titiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

Titiek menyebut Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo juga turut hadir pada pelantikan tersebut. Diketahui, Didit merupakan anak tunggal dari Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto.

"Ada insya Allah mas Didit, tapi kan duduknya lain-lain (atau terpisah)," ucap dia. (M-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi

Berita Lainnya

Prabowo dan Raja Charles III Ngeteh Bareng Bahas Hal Ini!
21/1/2026 21:50
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Pencabutan Izin 28 Perusahaan oleh Presiden Prabowo Sinyal Negara Akui Kerusakan Ekologis
21/1/2026 19:29
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH Tindak Lanjuti Pencabutan Izin 28 Perusahaan di Sumatra oleh Presiden Prabowo Subianto
21/1/2026 17:48
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang: Pencabutan Izin Lingkungan 28 Perusahaan oleh Presiden Prabowo Harus Lewat Keppres, bukan Sekadar Rilis
21/1/2026 17:42
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
28 Perusahaan Izinnya Dicabut Prabowo, LBH Padang: Eks Konsesi Jangan Dialihkan ke BUMN
21/1/2026 17:28
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
28 Perusahaan Izinnya Dicabut Prabowo, LBH Padang: Jangan Sekadar Lip Service Negara
21/1/2026 17:21
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
DPR Minta Pemerintah Perhatikan Keadilan bagi Guru dan Tenaga Kesehatan Honorer
21/1/2026 23:58
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
DPR RI Minta BI Jaga Nilai Tukar Rupiah pada Angka-angka yang Moderat
21/1/2026 18:35
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
DPR Pastikan RUU Pemilu dan RUU Pilkada Dibahas Terpisah
21/1/2026 18:09
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
DPR RI: RKAB Satu Tahun Cegah Oversupply Tambang
21/1/2026 16:10
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Aktivis Bawa Sengketa Kebun Binatang Bandung ke BAM DPR RI
21/1/2026 14:23
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI Dijadwalkan 23 dan 26 Januari 2026
21/1/2026 12:10
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).