Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
AKADEMISI dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai pembekalan calon menteri kabinet Prabowo yang sampai mendatangkan pakar asing tidak efektif.
"Pakar politik, konglomerat, pakar ekonomi dan pakar media yang didatangkan dari luar negeri dalam pembekalan calon menteri itu tradisi yang baik, atau boleh- boleh saja, tetapi sangat tidak efektif. Artinya tidak akan menyelesaikan masalah," kata Ubedilah saat dihubungi, Rabu (16/10).
Sebab yang dimaksud efektif suatu kabinet itu adalah mencapai visi yang disampaikan Presiden dan mencapai tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Menurut dia, tujuan itu sangat sulit tercapai jika caranya penambahan materi isi kepala.
Ubedilah menyatakan, problem bangsa ini sangat kompleks dan sistemik warisan pemerintahan Jokowi. Problem utamanya dari sedemikian kompleksnya masalah adalah soal integritas para penyelenggara negara, bukan pada pengetahuan politik, pengetahuan ekonomi dan pengetahuan tentang media para penyelenggara negara.
"Jadi bukan knowledge problem tetapi integrity problem. PR nya Prabowo Subiyanto adalah menghadirkan good governance dan clean government, jadi membutuhkan orang-orang yang punya integritas untuk mewujudkan itu," jelas dia.
"Jangan salah obat. Kalau caranya salah obat bahaya. Ibarat bangsa ini sedang sakit perut mencret akut tetapi dikasih obat bodrex. Tentu saja tidak akan sembuh. Apalagi sakitnya tambah melebar karena kabinetnya gemoy," pungkas Ubedilah. (Ata/M-4)
Prabowo memilih beberapa orang bermasalah hukum untuk masuk ke dalam kabinetnya, hal itu menandakan bahwa tidak ada komitmen awal pemerintahaannya terhadap penegakan hukum.
Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri,
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Para menteri ini dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberi komentar terkait dirinya yang diisukan mundur dari Kabinet Merah Putih. Ia mengatakan tetap bekerja.
Jika pemerintah tetap melakukan efisiensi, maka kementerian atau lembaga yang disasar adalah sektor nonteknis atau tidak terkait pelayanan publik
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved