Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
AKADEMISI dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai pembekalan calon menteri kabinet Prabowo yang sampai mendatangkan pakar asing tidak efektif.
"Pakar politik, konglomerat, pakar ekonomi dan pakar media yang didatangkan dari luar negeri dalam pembekalan calon menteri itu tradisi yang baik, atau boleh- boleh saja, tetapi sangat tidak efektif. Artinya tidak akan menyelesaikan masalah," kata Ubedilah saat dihubungi, Rabu (16/10).
Sebab yang dimaksud efektif suatu kabinet itu adalah mencapai visi yang disampaikan Presiden dan mencapai tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Menurut dia, tujuan itu sangat sulit tercapai jika caranya penambahan materi isi kepala.
Ubedilah menyatakan, problem bangsa ini sangat kompleks dan sistemik warisan pemerintahan Jokowi. Problem utamanya dari sedemikian kompleksnya masalah adalah soal integritas para penyelenggara negara, bukan pada pengetahuan politik, pengetahuan ekonomi dan pengetahuan tentang media para penyelenggara negara.
"Jadi bukan knowledge problem tetapi integrity problem. PR nya Prabowo Subiyanto adalah menghadirkan good governance dan clean government, jadi membutuhkan orang-orang yang punya integritas untuk mewujudkan itu," jelas dia.
"Jangan salah obat. Kalau caranya salah obat bahaya. Ibarat bangsa ini sedang sakit perut mencret akut tetapi dikasih obat bodrex. Tentu saja tidak akan sembuh. Apalagi sakitnya tambah melebar karena kabinetnya gemoy," pungkas Ubedilah. (Ata/M-4)
Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri,
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Para menteri ini dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberi komentar terkait dirinya yang diisukan mundur dari Kabinet Merah Putih. Ia mengatakan tetap bekerja.
Jika pemerintah tetap melakukan efisiensi, maka kementerian atau lembaga yang disasar adalah sektor nonteknis atau tidak terkait pelayanan publik
Ultimatum Prabowo itu senada dengan sigi yang dilakukan Kedia Kopi terkait persepsi publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved