MA Diminta Jadi Benteng Lawan Mafia Hukum di Kasus Mardani Maming

MAHKAMAH Agung (MA) diminta menjadi benteng untuk melawan kekuatan mafia hukum, bukan malah menjadi tempat lobi-lobi kasus. Khususnya terkait penanganan peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming yang terus menjadi sorotan publik.
 
Hal itu disampaikan politikus Partai Gerindra Immanuel Ebenezer (Noel) merespons terpilihnya Hakim Agung Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA). Hakim Agung Sunarto merupakan salah satu hakim dari PK Mardani Maming.
 
“Itu harus (MA harus selaras dengan komitmen Presiden terpilih Prabowo memberantas korupsi). Harapan saya yang pasti adalah MA bisa benar-benar menjadi benteng atau kekuatan dalam melawan mafia hukum bukan lembaga politik harus bernegosiasi atau lobi-lobi gitu (soal PK Mardani H Maming),” tegas Noel, dalam keterangannya, Rabu (16/10).

Noel menekankan pentingnya MA mengadili PK Mardani Maming sesuai dengan penegakan hukum yang ada. MA harus mengingatkan dari putusan tingkat pengadilan pertama, banding, dan kasasi terpidana korupsi Mardani H Maming telah terbukti bersalah.
 
“Harus tetap tunjukan soal penegakan hukum (PK Mardani H Maming) karena lembaga ini bukan lembaga politik,” jelas Noel.
 
Noel juga berpesan Mahkamah Agung (MA) di bawah pimpinan Sunarto melakukan bersih-bersih internal. MA harus terbebas dari mafia hukum  di dalam ataupun di luar.
 
“Juga (membersihkan) para mafia-mafia di internal MA itu sendiri,” ujar dia.

Hal senada disampaikan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila Agus Surono. Dia berharap Sunarto dapat menunjukkan integritasnya dalam mengadili PK Mardani Maming. 
 
“Saya berharap Pak Sunarto independen dan objektif. Saya berharap beliau menjaga integritas, termasuk dalam memutuskan permohonan PK dari terpidana Mardani H Maming,” ujar Agus.
 
Agus meminta MA menjadi benteng terakhir dalam penegakan korupsi dengan menolak PK Mardani Maming. “Saya berharap MA menjadi lembaga yang kuat menjadi benteng terakhir dalam menegakkan pemberantasan tindak pidana korupsi,” ungkap Agus.
 
Menurut dia, MA harus mendukung komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Terutama pada sektor sumber daya alam, sehingga masyarakat lebih sejahtera. (Medcom.id/Nov)