Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid mengatakan indeks kebebasan sipil dan politik dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan.
Ia menerangkan, skornya yakni pada 2014 kebebasan sipil mendapati skor 7,03 saat ini pada 2024 turun menjadi 5,29.
"Kebebasan sipil maupun hak politik itu turun, kebebasan sipil seperti berekspresi, berpendapat, beroposisi, media massa, dan sebagainya juga itu menurun," jelasnya pada Dialog HAM Senjakala Penuntasan Pelanggaran HAM di Indonesia, di Gedung YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).
Lanjut Usman, ia menyimpulkan bahwa selama Jokowi menjadi presiden dua periode kebebasan sipil merosot secara tajam. Ia melanjutkan, mengapa bisa terjadi kemerosotan terhadap kebebasan publik di era Jokowi.
Usman mengatakan ada setidaknya 9 warisan Jokowi untuk kepemimpinan presiden berikutnya yakni Prabowo Subianto.
Pertama yakni resentralisasi dan pembesaran kekuasaan eksekutif, otoritarianisme pembangunan, melalui omnibus law. Kedua, menurunya kualitas partai politik terkait pendanaan, kurangnya budaya oposisi dan koalisi yang bersifat koersif.
"Selanjutnya mengurangi ruang sipil melalui hukum/taktik represif, lalu mundurnya reformasi militer dan polisi," jelasnya.
Lebih lanjut, adanya oligopoli media, penegakan hukum yang partisan terpolitisasi hingga isu polarisasi.
"Polarisasi marak pada periode pertama Jokowi, lalu yang kesembilan adalah lemahnya integritas lembaga elektoral," jelasnya.
"Karena orang banyak mempertanyakan jangan-jangan pemilu 2024 itu hanya formalitas saja," pungkasnya.
Sebagai informasi, diskusi tersebut diselenggarakan oleh Aksi Kamisan. Aksi Kamisan sendiri telah berdiri sebagai simbol perjuangan untuk melawan lupa dan mendesak Negara mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia.
Adapun diskusi ini sebagai momentum besar untuk merefleksikan kembali perjalanan Aksi Kamisan dan situasi Hak Asasi Manusia selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 2014.
Sekaligus mendiskusikan gambaran mengenai dinamika situasi Hak Asasi Manusia yang dapat diantisipasi dalam periode pemerintahan selanjutnya.
Turut hadir dalam acara tersebut yakni Edy Kurniawan (YLBHI), Yati Andriyani (Pendamping korban), Maria Katarina Sumarsih (Ibu Wawan, Korban Tragedi Semanggi I), Bivitri Susanti (Akademisi), Rendy (UI Bergerak) dan Virdinda (KontraS). (Far/M-4)
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar tindak pidana korupsi dapat dimasukkan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM dalam revisi UU HAM
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
KETUA Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya akan mengecek langsung aktivitas tambang nikel Raja Ampat yang dilakukan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Papua Barat Daya.
Greta Thunberg kembali ke Swedia setelah dideportasi dari Israel karena ikut misi kemanusiaan ke Gaza. Ia mengecam Israel atas dugaan kejahatan perang dan genosida.
AMNESTY International merilis laporan tahunan 2024 yang mengungkapkan bahwa praktik otoritarian semakin menjangkiti negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengeluarkan rekomendasi mengenai dugaan eksploitasi pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia (OCI) yang pernah diterbitkan pada 1 April 1997
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
Pernyataan klarifikasi dari para alumni UGM tak akan meredakan polemik dugaan ijazah palsu Jokowi
pengamat menilai pertemuan alumni Fakultas Kehutanan UGM yang dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) belum cukup ampuh menyelesaikan polemik keaslian ijazah Jokowi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved