Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) akan melantik alat kelengkapan dewan (AKD) dan komisi yang menjadi mitra pemerintah pada rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/10).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya akan memfinalisasi jumlah AKD pada hari ini Jumat (11/10). Setelah difinalisasi, jumlah AKD akan dibahas di rapat Badan Musyawarah (Bamus), Senin (14/10).
Baca juga : DPR Dipecah Jadi 13 Komisi, Ini Riciannya
"Insyaallah, Selasa kita akan paripurnakan. Dan Selasa itu juga kita akan secara maraton melantik pimpinan-pimpinan AKD agar hari Rabu dan seterusnya sudah bisa mulai bekerja efektif," kata Dasco, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/10).
Dasco mengatakan jajaran pimpinan setiap komisi akan difinalisasi di rapat pimpinan dan Bamus. Adapun, pimpinan komisi yang dipilih nantinya merupakan usulan dari fraksi atau partai masing-masing.
Lebih lanjut, Dasco mengungkapkan susunan komisi di DPR akan menyesuaikan jumlah kementerian yang dibentuk oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Ia mengaku DPR terus berkomunikasi dengan Prabowo agar komisi yang dibentuk agar fungsi DPR bisa langsung berjalan saat pemerintahan baru sudah terbentuk.
"Kita ada berkomunikasi agar kemudian penyusunan komisi dan AKD itu sudah terbentuk sebelum pemerintahan baru dilantik. Karena ini penting, karena kita sudah harus siap karena fungsi dari DPR itu adalah legislasi, kemudian juga anggaran dan pengawasan. Sehingga begitu pemerintahan terbentuk, kita akan melakukan fungsi-fungsi tersebut, terutama terhadap kementerian yang baru, melakukan komunikasi-komunikasi tentang anggaran misalnya dan lain-lain," katanya. (H-3)
Rapat pimpinan gabungan itu untuk menentukan AKD seperti penentuan ketua dan anggota komisi, ketua dan anggota bapemperda dan sebagainya.
Ada penambahan komisi di DPR dari 11 komisi menjadi 12-13 komisi. Hal tersebut menyesuaikan lembaga atau kementerian yang dibentuk pemerintahan Prabowo-Gibran.
WAKIL Ketua Umum (Waketum) Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengatakan Golkar siap jika jumlah komisi di DPR RI bertambah.
DPR RI diagendakan akan menggelar Rapat Paripurna dengan salah satu agendanya adalah penetapan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI periode 2024-2029
Said mengatakan bahwa anggota Fraksi PDIP DPR RI bakal memimpin dua komisi dan dua badan di DPR RI setelah disepakati dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Konsultasi DPR RI.
Simulasi tersebut, kata dia, dilakukan dalam merespons dinamika dan masukan yang terus berkembang, serta memperhatikan sejumlah kondisi.
Semakin banyak komisi, kata Lucius, makin membuka peluang tambahan jatah kader fraksi yang bisa duduk di tampuk pimpinan.
Lili menuturkan penambahan komisi tersebut terkait dengan penambahan jumlah menteri atau kabinet yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut dari catatan dari sekretariat jenderal DPR RI sebanyak 364 orang dan izin 10 orang sehingga telah hadir 374 orang anggota dari seluruh fraksi.
KETUA DPR Puan Maharani resmi mengesahkan 13 komisi di DPR periode 2024-2029, Badan Anggaran, dan mitra kerjanya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved