Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
DPR RI mengadakan rapat paripurna ke 5 masa persidangan I tahun 2024-2025, untuk menetapkan struktural alat kelengkapan dewan (AKD) periode 2024-2029.
Sebanyak 17 AKD yang meliputi 13 Komisi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Legislatif, dan Badan Aspirasi Masyarakat.
Setiap AKD berisi minimal 41 serta maksimal 49 anggota.
“Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 21 Oktober 2024, telah menyepakati jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada komisi-komisi dengan menggunakan metode batas tertinggi maksimal berjumlah 49 orang dan batas terendah minimal berjumlah 41 orang,” ujar Puan.
“Apakah jumlah keanggotaan fraksi-fraksi pada setiap komisi menggunakan batas maksimal yaitu 49 anggota dan batas minimal adalah 41 anggota sebagaimana ketentuan ambang batas minimal dan maksimal tersebut di atas dapat disetujui?,” ucap Puan.
“Setuju,” ujar peserta rapat paripurna kelima DPR RI.
Berikut pembagian tugas pengawasan alat kelengkapan dewan untuk mengawasi kementerian kabinet Prabowo-Gibran:
Komisi I
Ketua : PDIP
Wakil Ketua : Golkar Gerindra PKS Demokrat
Ruang lingkup: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika
Mitra kerja: ?1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Digital
4. Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)
Komisi II
Ketua : NasDem
Wakil Ketua : PDIP Golkar Gerindra Demokrat
Ruang lingkup: Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur
Mitra kerja:
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Komisi III
Ketua : Gerindra
Wakil Ketua : PDIP Golkar NasDem PKB
Ruang lingkup: Penegakan Hukum
Mitra kerja:
1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)
Komisi VI
Ketua : Gerindra
Wakil Ketua : PDIP Golkar PKS PAN
Ruang lingkup: Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan
Mitra kerja: 1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia
Komisi V
Ketua : PDIP
Wakil Ketua : Golkar Gerindra NasDem PKB
Ruang lingkup: Infrastruktur dan Perhubungan
Mitra kerja:
1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
Komisi VI
Ketua : PKB
Wakil Ketua : PDIP Golkar Gerindra PAN
Ruang lingkup: Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha
Mitra kerja:
1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
Komisi VII
Ketua : PAN
Wakil Ketua : PDIP Golkar Gerindra PKB
Ruang lingkup: Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi
Mitra kerja:
1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
7. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
Komisi VIII
Ketua : PKB
Wakil Ketua : PKS Gerindra Golkar PDIP
Ruang lingkup: Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak
Mitra kerja:
1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Komisi IX
Ketua : NasDem
Wakil Ketua : PKB Gerindra Golkar PDIP
Ruang lingkup: Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial
Mitra kerja:
1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
4. Kementerian Penempatan Migran
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
8. Badan Gizi Nasional
Komisi X
Ketua : Golkar
Wakil Ketua : PDIP Gerindra PKB PKS
Ruang lingkup: Pendidikan, Olah Raga, Riset
Mitra kerja:
1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik
Komisi XI
Ketua : Golkar
Wakil Ketua : PDIP Gerindra NasDem PKB
Ruang lingkup: Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan
Mitra kerja:
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Bank Indonesia (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
10. BUMN (PMN dan Privatisasi)
Komisi XII
Ketua : Golkar
Wakil Ketua : PDIP Gerindra NasDem PAN
Ruang lingkup: energi
Mitra kerja:
1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan
3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Penanaman Modal
4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
6. Dewan Energi Nasional (DEN)
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
8. Badan Informasi Geospasial (BIG)
Komisi XIII
Ketua : NasDem
Wakil Ketua : PDIP Golkar Gerindra Demokrat
Ruang lingkup:
Mitra kerja: hukum dan HAM
1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
5. Komnas HAM
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
13. Kantor Staf Presiden (KSP)
Mitra kerja:
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait pembahasan RKAKL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan
Badan Anggaran
Ketua: PDIP
Wakil: Golkar Gerindra NasDem PKB
BAKN
Ketua: PDIP
Wakil: Golkar Gerindra PKS Demokrar
BURT
Ketua: Demokrat
Wakil: PAN Gerindra Golkar PDIP
BKSAP
Ketua: PKS
Wakil: Demokrat Gerindra Golkar PDIP
MKD
Ketua: PAN
Wakil: PDIP, Golkar, Gerindra PKS
Badan Legislatif
Ketua: Gerindra
Wakil: PDIP Golkar NasDem PKB
Badan Aspirasi Masyarakat
Ketua: PKS
Wakil: PDIP Golkar PKB Demokrat (Ykb/P-2)
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan menambah komisi jadi 13. Penambahan itu dinilai berdampak pada anggaran dan memberatkan koordinasi
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut dari catatan dari sekretariat jenderal DPR RI sebanyak 364 orang dan izin 10 orang sehingga telah hadir 374 orang anggota dari seluruh fraksi.
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut DPR telah menyetujui penambahan jumlah komisi menjadi 13 dari 11 komisi.
DPR RI periode 2024-2029 akan memiliki 13 komisi dengan mitra masing-masing.
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan pihaknya sudah bersurat ke pimpinan DPR perihal pembahasan revisi UU Pemilu.
DPR telah menetapkan pimpinan dan anggota alat kelengkapan dewan (AKD) baik komisi dan badan.
Dalam rapat paripurna DPR tentang penetapan jumlah dan pimpinan komisi di Jakarta, hari ini, PKB mengirimkan dua calon ketua dan sembilan calon wakil ketua untuk memimpin komisi ke depan.
Said mengatakan bahwa anggota Fraksi PDIP DPR RI bakal memimpin dua komisi dan dua badan di DPR RI setelah disepakati dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Konsultasi DPR RI.
DPR RI diagendakan akan menggelar Rapat Paripurna dengan salah satu agendanya adalah penetapan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI periode 2024-2029
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved