Demokrasi Diyakini Tetap Terjaga meski Tanpa Oposisi

WAKIL Presiden ke-10 dan 12 Muhammad Jusuf Kalla meyakini keseimbangan demokrasi akan tetap terjaga di era pemerintahan baru. Dia meyakini itu meski presiden terpilih Prabowo Subianto ingin merangkul semua pihak dan sebisa mungkin meniadakan oposisi. 

Meski nantinya pemerintahan baru tak memiliki oposisi, kata JK, sapaan karib Jusuf Kalla, demokrasi akan tetap berdiri tegak. Itu karena nantinya pemerintah diyakini akan menjaga keseimbangan dari dalam. 

"Terjadi di dalam, ya akan terjadi perbedaan pendapatnya di dalam. (Optimis tetap ada kritik?) Iya, pasti perbedaan pendapat itu ada," kata dia kepada pewarta seusai menghadiri peluncuran buku Perjalanan dan Capaian Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009) dan Dibalik Layar Kabinet: Testimoni, Refleksi Perjuangan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 1 (2004-2009) di Jakarta, Kamis (10/10). 

Baca juga : PDIP dan PKS Jadi Harapan Terakhir untuk Jalankan Mesin Oposisi

Sementara itu, Menteri Perdagangan periode 2004-2011 Mari Elka Pangestu menilai, pemerintahan baru mesti memiliki menteri yang memahami pentingnya koordinasi, utamanya pada bidang perekonomian. Sebab, masalah perekonomian kerap kali merupakan isu lintas sektor. 

Karenanya kekuataan untuk melakukan koordinasi dan mencerna isu secara menyeluruh menjadi poin penting bagi sosok menteri di bidang perekonomian dalam pemerintahan baru. "Karena banyak isu yang kita hadapi itu lintas sektor. Misal, harga pangan naik, itu pasti ada isu logistik, produksi, isu perlu impor atau tidak," kata dia kepada Media Indonesia. 

"Oke, kita mau swasembada pangan, itu adalah target yang semua pemerintahan inginkan. Tapi ada kalanya kita harus memikirkan kecukupan pangan dan harga pangan tidak boleh melonjak naik. Kalau memang yang ada di dalam negeri tidak mencukupi, ya memang harus putuskan impor, itu kan memerlukan koordinasi," tambahnya.

Baca juga : Di depan Cak Imin, Prabowo Ungkap Keyakinan Kembali Didukung PKB

Hal lain yang tak kalah penting, menurut Mari, ialah terkait dengan data. Secara umum berbagai kebijakan yang akan diambil harus didasarkan pada data yang akurat dan tepat. Tujuannya agar regulasi yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kondisi yang ada nantinya.

"Terakhir yang penting juga adalah data, supaya mengambil kebijakan itu berbasis data yang benar, kalau tidak kita bisa mengambil kebijakan yang salah. Zaman kita (KIB I) dulu belum ada AI, big data, sekarang sudah ada dan seharusnya bisa jauh lebih baik," tandasnya. 

Sinergi dan Kolaborasi

Sedangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai sinergi dan kolaborasi yang kuat merupakan hal penting bagi pemerintahan baru. Itu menurutnya dapat menjadi modal tatkala Indonesia kembali diterpa guncangan eksternal maupun domestik.

"Kita tau disrupsi akan terus terjadi di abad 21 ini dan ke depan Indonesia juga akan selalu menghadapi tantangan dan peluang yang tidak sederhana, kompleks," kata dia.

"Tetapi dengan kesadaran yang penuh, semua punya semangat untuk membangun sinergi dan kolaborasi dan tentunya diwadahi ataupun dipayungi oleh sebuah kepemimpinan yang juga efektif, kepemimpinan yang transformasional, diorkestrasi dengan baik, sehingga apapun rintangan dan permasalahan dihadapi oleh Indonesia, baik itu permasalahan pemerintahan maupun negara dan rakyat bisa diselesaikan dengan baik, ada solusinya," pungkas AHY. (Mir/M-4)