Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, mengungkapkan keyakinannya bakal kembali didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini dia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang turut dihadiri Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
"Walaupun dalam pemilihan (presiden) yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Benar ya?" kata Prabowo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.
Prabowo yakin PKB punya semangat yang sama dengannya dalam urusan membangun bangsa. Menteri Pertahanan itu tak masalah meski dalam kontestasi lain, khususnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beda jalan.
Baca juga : Gaya Politik Merangkul Prabowo Beresiko Ganggu Keseimbangan Demokrasi
"Ada di mana kita bersaing. Kita sama Golkar bersaing di Banten. Enggak ada masalah. Kita di Jawa Barat juga bersaing sama PKS," ujar Prabowo.
Sementara, PKB juga satu koalisi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada beberapa pilkada. Salah satunya pada Pilkada Jawa Tengah.
Prabowo juga menyapa Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Tengah, KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf.
Baca juga : Cak Imin Sampaikan 8 Agenda Perubahan PKB kepada Prabowo
"Gus Yusuf? Beres ya? Tidak ada masalah, karena kita harus percaya bahwa semua partai di Indonesia semuanya adalah hatinya adalah bangsa Indonesia," ucap Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menekankan demokrasi Indonesia harus terjaga. Tidak perlu ikut-ikutan oposisi yang berujung bermusuhan.
"Tidak usah kita ikut negara lain. Kalau sudah oposisi, musuhan. Kalau udah berbeda enggak mau lihat-lihatan. Buktinya saya mau datang ke sini ya kan?" kata Prabowo. (M-4)
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
Komarudin tak masalah dengan usulan yang dilontarkan Cak Imin. Namun, dia mengingatkan bahwa agar semua pihak menaati amanah reformasi terkait pemilihan langsung oleh rakyat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Tom Lembong divonis hukuman penjara selama 4,5 tahun serta denda sebesar Rp750 juta
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa rekening penerima bantuan sosial yang bermain judi online (judol) otomatis ditutup.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved