DPR Janji akan Bantu Perjuangkan Kesejahteraan Hakim

Baca juga : Ketua Alumni Fakultas Hukum IKA FH Usakti Dukung Peningkatan Kesejahteraan Hakim

ANGGOTA Komisi III DPR RI F-PKB, periode 2019-2024, Moh Rano Alfath, berjanji akan bantu perjuangkan kesejahteraan hakim. 

Diketahui, hakim dari pelbagai daerah berbagai daerah di Indonesia akan menggelar aksi cuti bersama selama lima hari pada 7-11 Oktober 2024. 

Baca juga : DPR Imbau Aksi Mogok para Hakim Diurungkan

“Saya sudah cukup lama menyuarakan keprihatinan terkait kesejahteraan hakim, baik melalui rapat-rapat di komisi maupun saat kunjungan kerja ke berbagai daerah dan pelosok Indonesia,” ujar Rano kepada Media Indonesia, Minggu (6/10). 

“Kondisi yang mereka hadapi sangat jauh dari ideal. Banyak hakim di daerah bekerja dengan fasilitas yang minim, gaji yang gak sepadan, dan tunjangan yang belum memadai, sementara mereka tetap diharapkan menegakkan hukum dengan adil dan tegas,” tambahnya.

Ini bukan sekadar soal kenaikan gaji, kata Rano, tetapi soal keberlanjutan penegakan hukum yang kredibel di negara Indonesia. 

Baca juga : DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Hakim di Daerah

Rano mengemukakan halim adalah pilar utama dalam menegakkan keadilan, mereka adalah wakil Tuhan di muka bumi dalam konteks hukum. 

“Bagaimana mungkin kita mengharapkan mereka menjalankan tugas tersebut dengan maksimal jika kesejahteraan dasar mereka terabaikan? Sudah saatnya kita berhenti menutup mata terhadap kondisi ini,” tegasnya. 

“Saya sudah berulang kali menekankan pentingnya pembahasan serius terkait tunjangan dan fasilitas bagi para hakim, karena ini bukan hanya tentang nominal, tapi soal bagaimana kita menjaga integritas lembaga peradilan kita,” papar Rano. 

Baca juga : HUT TNI Harus Jadi Momen Dorong Kesejahteraan Prajurit

Rano menegaskan hakim adalah representasi negara dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, dengan kewenangan yang diberikan langsung oleh konstitusi. 

Oleh karena itu, Rano menerangkan sudah seharusnya negara memenuhi hak keuangan dan memberikan fasilitas yang layak bagi para hakim, karena hal tersebut bukan sekadar soal kesejahteraan pribadi, tapi juga bentuk nyata dari menjaga independensi mereka. 

“Kalau negara gagal menjamin ini, artinya negara juga gagal dalam menjaga kemandirian peradilan kita, dan itu bisa berdampak besar pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum kita,” tuturnya. 

Rano juga menyebut Fraksi PKB akan membersamai perjuangan para hakim dalam memastikan kesejahteraan dan integritas mereka tetap terjaga. 

“Kami siap bekerja bersama-sama untuk mencari solusi terbaik bagi masa depan peradilan yang lebih kuat dan adil,” tandas Rano. (Ykb/M-4)