Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
AKADEMISI Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma mengatakan, deretan nama baru yang menempati legislatif baik di DPR bisa diikuti perubahan budaya politik lebih positif.
"Dengan adanya dominasi wajah baru pada deretan nama pimpinan DPR dan DPD tentunya membawa harapan bagi masyarakat," kata Ardli saat dihubungi di Jakarta, Rabu (2/10)
Ardli mengatakan bahwa wajah baru di legislatif diharapkan dapat mengubah cara pandang dan budaya berpolitik di Indonesia ke arah lebih baik.
Baca juga : Kaesang Ucapkan Selamat untuk Puan Terpilih Kembali Sebagai Ketua DPR
Selain itu, lanjut Ardli wajah baru juga dapat benar-benar menjalankan tugas pokok fungsinya untuk melakukan "checks and balances" terhadap jalannya pemerintahan ke depan.
"Dengan adanya perubahan deretan nama baru di jajaran pimpinan DPR dan DPD diharapkan dibarengi dengan perubahan budaya politik dan kemauan untuk lebih berfikir ke arah demokrasi yang lebih esensial," tuturnya.
Ia menambahkan, selain itu juga diharapkan wajah baru ini semakin dapat membuka ruang-ruang partisipasi masyarakat dalam konteks mekanisme legislasi di Indonesia.
Baca juga : Tak Ada Korelasi Puan Jadi Ketua DPR dan PDIP Masuk Koalisi Prabowo
Karena lanjut Ardli, terwujudnya politik keterwakilan dalam sebuah sistem demokrasi salah satu kata kuncinya adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Sehingga salah satu tugas utama para anggota legislatif yang merupakan representasi dari rakyat adalah membuka ruang partisipasi tersebut.
"Namun harapan itu akan terwujud hanya jika budaya politik elitisme di Indonesia bisa berubah," katanya.
Ardli mengatakan, ketika elit-elit politik di Indonesia masih menyuburkan budaya elitisme, maka tidak ada harapan bagi masyarakat Indonesia untuk bisa ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan ataupun legislasi.
"Perubahan struktur di DPR dan DPD ini hanya akan menjadi pergantian 'kover' semu, tetapi nihil esensi ketika budaya elitism masih berjalan," ujarnya. (Ant/P-5)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved