Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi menetapkan susunan kepengurusan fraksi dari partai politik dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029 dalam Sidang Paripurna Ke-2 Masa Jabatan Anggota MPR RI periode 2024-2029.
Susunan tersebut diungkapkan Ketua MPR RI sementara Guntur Sasono yang memimpin jalannya sidang di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10).
"Apakah usul pembentukan fraksi-fraksi atau kelompok DPD yang telah dibacakan oleh masing-masing juru bicara tersebut dapat disetujui," ujarnya. “Setuju,” ucap seluruh peserta rapat yang hadir.
Namun, ada beberapa fraksi partai politik akan menyusul untuk melengkapi dan menyerahkan nama susunan kepengurusan. Hal itu juga dilakukan pada kelompok DPD yang meminta agar nama susunan Kelompok DPD RI di MPR RI menyusul diserahkan. Hal itu lantaran DPD RI baru merampungkan menyelesaikan pemilihan pimpinan DPD RI pada Rabu dini hari.
Baca juga : Golkar Tepis Kabar Kompensasi Kursi Menteri sebagai Ganti Jatah Ketua MPR
Berikut Susunan Fraksi di MPR RI Periode 2024-2029:
1. Fraksi PDI Perjuangan
Ketua: Ahmad Basarah
Wakil Ketua:
1. Yasonna H. Laoly
2. Hasanuddin
3. Maria Yohana Esti Wijayanti
Baca juga : Bos Lion Air Rusdi Kirana jadi Wakil Ketua MPR dari PKB
Sekretaris: Andreas Hugo Pareira
Wakil Sekretaris:
1. Abidin Fikri
2. Sonny Tri Danaparamita
Bendahara: Sadarestuwati
Wakil Bendahara: Marinus Gea
2. Fraksi Partai Golkar
Baca juga : MPR RI Tetapkan Kepengurusan Fraksi Periode 2024-2029, Ini Rinciannya
Ketua: Melchias Marcus Mekeng
Sekretaris:
1. Ferdiansyah
2. Ade Rosi Khairunnisa
3. Fraksi Partai Gerindra
Baca juga : Sultan Najamudin Terpilih Sebagai Ketua DPD RI 2024-2029
Ketua: Habiburokhman
Sekretaris: Andre Rosiade
Bendahara: Muhammad Husein Fadlulloh
4. Fraksi Partai NasDem
Ketua: Roberth Rouw
Sekretaris: Syarief Abdullah Alkadrie
Bendahara: Fadholi
Usulan pimpinan MPR RI: Lestari Moerdijat
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Ketua: Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz
Wakil Ketua:
1. Nasim Khan
2. Hindun Anisah
3. Zainul Munasichin
Sekretaris: Chusnunia
Wakil Sekretaris:
1. Rivqy Abdul Halim
2. Ahmad Fauzi
3. Imas Aan Ubudiah
Bendahara: Syaifuddin
Wakil Bendahara:
1. Jaelani
2. Iyeth Bustami
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Ketua: Tifatul Sembiring
Wakil Ketua:
1. Al Muzzammil Yusuf
2. Mohammad Iqbal Romzi
Sekretaris:
1. Johan Rosihan
2. Izzuddin Alqassam Kasuba
Bendahara: Meity Rahmatia
7. Fraksi Partai Amanat Nasional
Belum menyampaikan susunan fraksi
8. Fraksi Partai Demokrat
Ketua: Edhie Baskoro Yudhoyono
Sekretaris: menyusul
Bendahara: menyusul
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut negara ASEAN berperan dalam menjaga stabilitas global.
PERSIAPAN untuk implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus dilakukan dengan baik dan didukung semua pihak dalam merealisasikannya.
Di bidang pertanian pangan, masyarakat Sumatra Utara mengenal istilah 'marsialapari'.
Nasir menyampaikan perlu menghadirkan ahli yang independen dan berintegritas dalam diskusi bersama Pemerintah Aceh.
KETUA DPD Sultan B Najamudin mengatakan lembaganya berkomitmen mendukung penuh program katahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
La Nyalla sampai saat ini belum pernah dipanggil KPK dalam kasus ini. Menurut Tessa, pemanggilan saksi merupakan kebutuhan penyidik yang tidak bisa diganggu gugat.
Fithrat enggan memerinci nama-nama senator yang diadukannya kepada KPK. Namun, dia memastikan mereka semua menerima suap.
Rapat ini mendengarkan pandangan dan pendapat untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dan kekinian sebagai usulan revisi Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang SJSN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved