Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) merespons rencana pertemuan Prabowo dan Megawati. Kepala Negara pun menyambut positif rencana pertemuan kedua tokoh itu.
"Ya saya kira baik pertemuan itu," kata Jokowi di RSUD Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (2/10).
Menurut Jokowi, komunikasi antartokoh penting. Karena diyakini berdampak pada kemajuan negara.
Baca juga : Pertemuan Mega-Prabowo, Puan: Kita akan Jadwalkan
"Komunikasi antar tokoh-tokoh bangsa bisa sambung untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa," ucap Jokowi.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan segera bertemu dalam waktu dekat.
Presiden terpilih Prabowo berharap pertemuan dengan Megawati bisa berlangsung sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, yakni pada 20 Oktober 2024.
"Mudah-mudahan sebelum pelantikan," ujar Prabowo ditemui seusai menghadiri pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10). (J-2)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved