Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh tidak sepakat kinerja DPR diukur dari banyaknya undang-undang (uu) yang dihasilkan. Surya menegaskan DPR tidak hanya bertugas melahirkan UU.
"DPR tidak hanya bekerja untuk membuat undang-undang yang sebanyak-banyaknya menurut saya sebagai ketua umum partai," ujar Surya di lantai 22 Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10).
Surya menginginkan anggota DPR lebih banyak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Khususnya dalam mengedukasi masyarakat untuk menaati uu yang ada.
Baca juga : DPR Harus Tetap Jalankan Kewenangan sebagai Pengawas Pemerintah
Surya melihat saat ini banyak UU yang dihasilkan oleh DPR. Namun, masyarakat belum tentu mengetahui dan menjalankan UU yang ada.
"Untuk apa undang-undang dibuat? Jangan-jangan dia (masyarakat) bisa lebih patuh tanpa undang-undang daripada sesudah ada undang-undang. Nah ini ada sesuatu yang salah dari bangun kesadaran masyarakat itu sendiri," bebernya. (J-2)
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Hukuman mati akan dijatuhkan kepada siapa pun yang membunuh warga Israel dengan motif rasial dan dengan tujuan merugikan Negara Israel.
PENINGKATAN tren mahasiswa yang menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai bentuk kesadaran baru generasi muda memperjuangkan keadilan
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan pemindahan sisa anggaran lebih dari Bank Indonesia ke Himbara diatur undang-undang.
PENAMBAHAN pos menteri dalam kabinet dinilai sudah sesuai amanat Undang-Undang terkait pengelolaan haji yang baru disahkan.
INDONESIA sebagai negara demokrasi terus berupaya menjalankan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak kepada rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved