Ketimbang Buat UU, DPR Disarankan Perbanyak Edukasi Masyarakat

Revisi KUHAP, DPR Tolak Usulan Pemerintah Atur Pencekalan Saksi

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.

Legislator PDIP Sebut Pemakzulan Gibran Memungkinkan secara Konstitusi

Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.

MK Putuskan Pemilu Dipisah, DPR: Makin Offside

WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal

Tunggu Arahan Para Ketum Parpol, DPR: Mereka Punya Helicopter View Kebangsaan

Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.

Transformasi Digital PalmCo Dapat Dukungan DPR

KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.

Posisi Dubes Kosong Harus Segera Diisi untuk Efektifkan Diplomasi

duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia

Tanpa UU AI, Indonesia Hanya Jadi Konsumen Teknologi

Jika regulasi ini terus ditunda, Indonesia akan semakin tertinggal dan hanya menjadi pasar konsumen teknologi AI dari luar.

Kritik Habiburokhman soal MK yang Sering Batalkan UU Dibantah Titi Anggraini

"MK sekadar menegaskan bahwa meski DPR dan pemerintah memiliki kewenangan membentuk undang-undang, tapi prosedurnya tidak bisa mengabaikan keterlibatan rakyat,"

Cegah Sengketa, Komisi II DPR Siap Bahas UU Terkait Batas Wilayah

KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya siap membahas kembali terkait batas wilayah di seluruh Indonesia bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Akademisi Sebut Tata Kelola Zakat dari Baznas Tidak Salahi Aturan

Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik.

Proses Legislasi Kerap Abaikan Partisipasi Publik, UU P3 Digugat ke MK

Pemohon juga menyoroti tren legislasi yang semakin mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Ide Prabowo Soal Maafkan Koruptor Butuh Revisi Undang-Undang

Tersangka maupun terdakwa kasus korupsi tetap akan diproses hukum meski mengembalikan hasil korupsinya. 

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia