Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KETUA Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh tidak sepakat kinerja DPR diukur dari banyaknya undang-undang (uu) yang dihasilkan. Surya menegaskan DPR tidak hanya bertugas melahirkan UU.
"DPR tidak hanya bekerja untuk membuat undang-undang yang sebanyak-banyaknya menurut saya sebagai ketua umum partai," ujar Surya di lantai 22 Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10).
Surya menginginkan anggota DPR lebih banyak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Khususnya dalam mengedukasi masyarakat untuk menaati uu yang ada.
Baca juga : DPR Harus Tetap Jalankan Kewenangan sebagai Pengawas Pemerintah
Surya melihat saat ini banyak UU yang dihasilkan oleh DPR. Namun, masyarakat belum tentu mengetahui dan menjalankan UU yang ada.
"Untuk apa undang-undang dibuat? Jangan-jangan dia (masyarakat) bisa lebih patuh tanpa undang-undang daripada sesudah ada undang-undang. Nah ini ada sesuatu yang salah dari bangun kesadaran masyarakat itu sendiri," bebernya. (J-2)
Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pihak GoCorp Gojek.
Lalu menyoroti minimnya partisipasi publik dan komunitas akademik dalam proses penyusunan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan.
DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya siap membahas kembali terkait batas wilayah di seluruh Indonesia bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik.
Pemohon juga menyoroti tren legislasi yang semakin mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna.
Tersangka maupun terdakwa kasus korupsi tetap akan diproses hukum meski mengembalikan hasil korupsinya.
Aturan tersebut mengecualikan situasi tertentu di antaranya saat situasi darurat, untuk tujuan akademis serta upaya untuk memastikan aksesibilitas.
Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pasca-Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved