Puan Jabarkan Tanggung Jawab dan Tugas Anggota DPR, DPD yang Baru

ANGGOTA wakil rakyat yang baru dan akan duduk di parlemen harus dapat menyelesaikan segala persoalan struktural negeri ini. Saat ini Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan sehingga para anggota dewan yang baru terpilih agar dapat berpartisipasi mengatasi berbagai tantangan tersebut.

“Kita harus dapat menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar dapat keluar dari middle income trap,” kata Ketua DPR RI Dr (HC) Puan Maharani, Sabtu (21/9).

Dalam pidatonya Puan menjabarkan berbagai tantangan yang dimaksud yakni masalah struktural dalam pembangunan nasional seperti dalam hal kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri nasional, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia (SDM) dan lain sebagainya.

Baca juga : Puan Ingatkan Anggota DPR Terpilih untuk Sejahterakan Rakyat

“Bonus demografi harus dapat dioptimalkan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menjadi beban demografi yang menghambat kemajuan bangsa dan negara"

Tak hanya masalah struktual, Indonesia pun sedang menghadapi persoalan globalisasi budaya dan nilai. Untuk itu anggota dewan juga dituntut untuk dapat memperkuat nation and character building dalam membangun kebudayaan nasional.

"Inilah tantangan kita ke depan, yang membutuhkan kerja bersama, gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan; kita, DPR RI dan DPD RI, harus dapat melakukan intervensi kebijakan negara yang efektif baik dari aspek kebijakan-kebijakan politik bernegara, politik hukum, politik pembangunan, dan politik anggaran," paparnya.

Baca juga : Wakil Ketua DPD Apresiasi Puan Raih Gelar dari Universitas Korsel

DPR RI dan DPD RI sebagai lembaga negara yang juga lembaga politik harus dapat meletakkan kebijakan negara yang dihasilkannya dengan tetap mengedepankan kepentingan yang lebih besar.

"Komitmen kita, anggota DPR RI dan DPD RI, dibangun atas kesadaran dan pemahaman bahwa kita adalah bangsa dan negara yang terdiri atas berbagai suku, kepercayaan, agama, bahasa, budaya, mendiami di berbagai pulau Nusantara," sambungnya.

Puan menekankan para anggota dewan terpilih memiliki kewajiban menjaga dan merawat rakyat Indonesia yang berjumlah lebih dari 280 juta jiwa dengan keragamannya.

“Sehingga setiap kebijakan negara harus ditempatkan bagi kepentingan bangsa dan negara, dan bukannya hanya untuk kalangan sendiri atau kelompok sendiri tetapi harus ditempatkan dalam kepentingan bersama bangsa dan negara,” tukasnya. (S-1)