Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dipastikan tidak hadir dalam penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024 di Stadion Utama Sumut, Sport Center Deli Serdang, Jumat (20/9). Presiden telah menugaskan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
"Yang datang Pak Menko PMK," ujar Presiden Jokowi di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur.
Presiden mengatakan dirinya bakal hadir dalam acara pernikahan Yusuf Mannagalli dengan Jihan Qonitatillah di Masjid Al Akbar Surabaya. Yusuf merupakan putra ketiga dari Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indah Parawansa.
Baca juga : Jawa Barat Bertekad Raih Hattrick Juara Umum di PON XXI Aceh-Sumut 2024
"Karena di sini ada agenda Bu Khofifah," terang Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dijadwalkan hadir pernikahan anak dari Khofifah, Yusuf Mannagalli. Jokowi diagendakan menjadi saksi dari pihak keluarga laki.
"Insya Allah jam 13.15 WIB, Insyaallah Pak Presiden hadir, beliau berkenan menjadi saksi dari pihak keluarga laki-laki," kata Khofifah, di kediamannya, Kamis (19/9). (P-5)
Momen ini menandai berakhirnya ajang olahraga yang tidak hanya menampilkan prestasi, tetapi juga merajut persatuan dan nilai budaya
Saat ditanya soal keseluruhan penyelenggaraan, Eko enggan menjawab hal tersebut.
PON XXI Aceh - Sumut: Perebutan Juara Ketiga Sepak Bola Putri
Jawa Barat memiliki 30 cabang olahraga unggulan yang diharapkan dapat mendulang medali, di antaranya dayung, taekwondo, atletik, hoki, polo air, dan voli.
Setiap hari, ia melawan rasa lelah, cedera, dan kadang-kadang keraguan diri untuk bisa terus maju.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved