Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap misa akbar Paus Fransiskus yang akan digelar besok di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, menjadi simbol toleransi Indonesia. Sigit mengajak untuk bersama-sama menjaga toleransi.
"Kami berterima kasih atas dukungan dari seluruh masyarakat terhadap kegiatan ini dan kita harap ini jadi simbol toleransi Indonesia dan kita harus jaga bersama-sama," kata Sigit kepada wartawan, Rabu (4/9).
Kapolri menyampaikan misa akbar besok (Kamis, 5/9) akan diikuti 87 ribu orang. Sigit ingin kegiatan besok terlayani dengan baik. "Oleh karena itu, kita ingin memastikan dari sisi pengamanan dari sisi bagaimana pelayanan terhadap kegiatan terhadap jemaah, proses penjemputannya, pengaturan parkir, dan rekayasa lalin yang harus dilaksanakan," ucapnya.
Sigit mengingatkan masyarakat akan ada potensi macet di kawasan GBK besok. Untuk itu, dia meminta jajarannya menginformasikan rute alternatif kepada masyarakat.
"Karena memang ini akan dihadiri dalam jumlah besar dan tentunya akan ada pengaturan lalin yang tentunya ini akan sedikit membuat kemacetan. Oleh karena itu, kita sudah minta jajaran Lantas untuk menginformasikan rute alternatif selama proses kegiatan misa," tuturnya. (J-2)
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved