Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap misa akbar Paus Fransiskus yang akan digelar besok di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, menjadi simbol toleransi Indonesia. Sigit mengajak untuk bersama-sama menjaga toleransi.
"Kami berterima kasih atas dukungan dari seluruh masyarakat terhadap kegiatan ini dan kita harap ini jadi simbol toleransi Indonesia dan kita harus jaga bersama-sama," kata Sigit kepada wartawan, Rabu (4/9).
Kapolri menyampaikan misa akbar besok (Kamis, 5/9) akan diikuti 87 ribu orang. Sigit ingin kegiatan besok terlayani dengan baik. "Oleh karena itu, kita ingin memastikan dari sisi pengamanan dari sisi bagaimana pelayanan terhadap kegiatan terhadap jemaah, proses penjemputannya, pengaturan parkir, dan rekayasa lalin yang harus dilaksanakan," ucapnya.
Sigit mengingatkan masyarakat akan ada potensi macet di kawasan GBK besok. Untuk itu, dia meminta jajarannya menginformasikan rute alternatif kepada masyarakat.
"Karena memang ini akan dihadiri dalam jumlah besar dan tentunya akan ada pengaturan lalin yang tentunya ini akan sedikit membuat kemacetan. Oleh karena itu, kita sudah minta jajaran Lantas untuk menginformasikan rute alternatif selama proses kegiatan misa," tuturnya. (J-2)
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/440/2/KEP/2026 tertanggal 27 Februari 2026.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved