Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKJEN Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan pantun saat berbicara dalam apel kader Partai Gerindra hari ini, Sabtu (31/8). Isinya berupa penegasan bahwa hubungan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak retak.
"Makan soto betawi di kota bekasi. Ditambah opak dari ibu lestari. Banyak orang yang berharap Pak Prabowo dan Jokowi katanya sudah pecah kongsi. Padahal keduanya sibuk membangun negeri," kata Muzani di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.
Riuh suara kader Gerindra menyambut pantun itu. Jokowi dan Prabowo pun terlihat tertawa. Total, ada dua pantun yang diberikan Muzani ke Jokowi. Satu sisanya rasa terima kasih karena sudah hadir dalam acara partai.
"Pergi ke Senayan lewat jalan Kemang. Pulangnya mampir ke Kebun Binatang Ragunan. Pak Jokowi akan selalai kami kenang. Pak prabowo yang akan melanjutkan pembangunan," tutur Muzani. (J-2)
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Warga menyampaikan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran SPPG Terjun Medan Marelan dan Partai Gerindra.
Keberangkatan Mirwan bersama istrinya untuk menunaikan ibadah umrah memicu sorotan publik.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Telusuri perjalanan karier militer, jejak politik, hingga visi Asta Cita untuk Indonesia Emas.
Dasco mengaku belum mengetahui apakah penolakan kader itu menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
FRAKSI Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam RAPBD DKI 2026.
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved