Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengingatkan kader partai dan seluruh tamu undangan Kongres III Partai NasDem di Jakarta, Minggu (26/8/2024), persoalan bangsa tak dapat diselesaikan hanya dengan menambah undang-undang (UU).
"Tidak mungkin kita mengatasi permasalahan ini hanya membuat tambahan undang-undang, undang-undang yang ada kita buat lagi undang-undang, dan kita buat lagi undang-undang. Akhirnya, justru kita terjebak untuk melihat betapa kita mulai mencoba menyiasati undang-undang. Ini yang menjadi permasalahan kita," kata Surya Paloh saat memberikan amanat dalam Kongres III Partai NasDem Tahun 2024 di JCC, Jakarta.
Kongres III Partai NasDem digelar selama 3 hari hingga 27 Agustus 2024. Acara itu dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yang hadir mengenakan kemeja biru berwarna biru khas NasDem.
Baca juga : 10 Tahun Dukung Jokowi, Surya: Kadang Tersenyum, Kadang Terhenyak
Dalam pidatonya, Surya juga menyebut NasDem dan pemerintahan Presiden Jokowi merupakan mitra yang setara.
"Kita bebas bergerak, berbicara, mengeluarkan pendapat sepakat, dan kadang-kadang tidak sepakat. Tetapi, itulah dinamikanya. Itulah artinya kenapa kita mempunyai suatu nilai dari perspektif, pandangan, untuk mencari kesamaan demi kesamaan, bukan perbedaan," kata dia.
"Inilah yang menyebabkan satu proses perjalanan hampir 10 tahun ini, kadang-kadang bisa tersenyum, kadang-kadang kita harus termangu, kadang-kadang kita harus terhenyak duduk sedikit memikirkan apa yang sebenarnya kurang dengan NasDem ini," ucapnya di hadapan Jokowi.
Baca juga : Jokowi: 10 Tahun Saya Didukung Penuh oleh Partai NasDem
Terlepas dari itu, Surya menegaskan NasDem yakin Presiden Jokowi selalu punya niat yang baik. Walaupun demikian, Surya Paloh menyebut NasDem belajar dari Presiden Jokowi bahwa modalk niat baik tidak cukup, karena harus ada strategi yang tepat.
"Inilah gambaran suasana kebatinan hati kita, tantangan demi tantangan tentu merupakan kewajiban kita untuk mengatasi, bersinergi membangun bangsa ini," ujarnya.
Dalam acara itu, Presiden Jokowi juga memuji NasDem yang konsisten mendukung dirinya terutama saat dia maju pemilihan presiden pada 2014 dan 2019. (Ant/P-3)
Jika regulasi ini terus ditunda, Indonesia akan semakin tertinggal dan hanya menjadi pasar konsumen teknologi AI dari luar.
"MK sekadar menegaskan bahwa meski DPR dan pemerintah memiliki kewenangan membentuk undang-undang, tapi prosedurnya tidak bisa mengabaikan keterlibatan rakyat,"
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya siap membahas kembali terkait batas wilayah di seluruh Indonesia bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik.
Pemohon juga menyoroti tren legislasi yang semakin mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna.
Tersangka maupun terdakwa kasus korupsi tetap akan diproses hukum meski mengembalikan hasil korupsinya.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved