Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
MUKTAMAR Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Nusa Dua, Bali, didemo oleh ratusan orang. Mereka semua menggunakan atribusi bertuliskan ‘PKB’.
Sekretaris Steering Committe Muktamar PKB Syaiful Huda mengatakan pihaknya sudah melakukan investigasi atas demo tersebut. Hasilnya, pedemo bukan kader.
“Hasil investigasi kami, mereka bukan kader dan bukan pengurus PKB. Kami juga menuntut supaya mereka melepas baju atribut PKB yang mereka gunakan, karena mereka bukan kader dan bukan pengurus PKB,” kata Huda Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (24/8).
Baca juga : Mukatamar Bali akan Putuskan Posisi PKB Terhadap Pemerintahan Prabowo
Huda menyebut mereka menggunakan atribut PKB secara ilegal. Sikap itu merugikan partainya saat muktamar dilaksanakan. “Aksi ini sengaja ingin merusak citra dan suasana muktamar yang sudah luar biasa berjalan ini dan enggak ada masalah apa-apa karena itu aksi mereka adalah penyusupan dari proses legal konstitusional pelaksanaan muktamar ini,” ujar Huda.
Huda menyayangkan polisi memberikan izin mereka berdemo. Apalagi, lanjutnya, dibiarkan menggunakan atribusi partai padahal bukan kader. PKB meminta polisi membubarkan demo tersebut. Huda menduga mereka hadir hanya untuk membuat kerusuhan.
“Kita minta kepada aparat kepolisian Pak Kapolda mention langsung kepada Pak Kapolri karena mereka berencana untuk membuat kegaduhan di bumi Bali ini yang kita cintai ini, kita minta supaya aksi itu dibubarkan secepat-cepatnya karena menggagu ketertiban umum,” ucap Huda.
Baca juga : Wapres Ditemani Menko Polhukam Hadiri Muktamar PKB di Bali
Polisi juga diminta mencari aktor yang menggerakkan para pedemo. Jika Korps Bhayangkara bergerak lambar, Huda khawatir muktamar kelompoknya akan dimasuki penyusup untuk merusuh di acara.
“Ini forum tertinggi partai PKB dan ada pelaksanaan indikasi penyusupan dan bahkan potensi untuk membuat onar dalam acara utama karena itu kita minta aktor intelektualnya diusut sampai tutnas,” tutur Huda. (J-2)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Rapat Konsultasi Syuriyah dan Mustasyar PBNU di Lirboyo menyepakati percepatan Muktamar NU Ke-35 sebagai ikhtiar penyelesaian konflik internal PBNU.
Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sepakat waktu Muktamar NU ditentukan bersama melalui kepanitiaan hasil tabayun di Pesantren Lirboyo.
Rais Aam PBNU H Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mencapai kesepakatan islah.
Gus Yahya menjelaskan bahwa secara konstitusi organisasi, mandataris hasil Muktamar hanya bisa diberhentikan oleh Muktamar itu sendiri.
Gus Yahya menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan dinamika internal organisasi adalah melalui permusyawaratan tertinggi, yakni muktamar.
Menurut Gus Yahya, tatanan organisasi merupakan hal terpenting yang harus dijaga. Ia khawatir, jika proses pencopotan tanpa Muktamar dibiarkan, hal itu akan menciptakan preseden buruk.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved