Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGIAN pagar Gedung MPR/DPR/DPD yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, jebol pada Kamis (22/8) saat massa aksi yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada berusaha masuk ke dalam kompleks parlemen.
Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 WIB di tengah berlangsungnya aksi protes yang telah dimulai sejak pagi hari. Massa yang semakin besar mencoba menerobos masuk, menyebabkan pagar gedung parlemen tidak mampu menahan dorongan massa yang kuat.
Kejadian ini memicu aparat kepolisian yang sudah bersiaga di lokasi untuk segera mengambil tindakan. Dengan perlengkapan lengkap, termasuk tameng dan pelindung badan, polisi berupaya menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar gedung parlemen.
Baca juga : Soal Revisi UU Pilkada, PBNU Minta DPR Dengarkan Suara Demonstran
Hingga berita ini diturunkan, situasi masih berlangsung tegang dengan pihak keamanan yang terus berupaya mengendalikan massa.
Belum ada laporan resmi terkait kerusakan lebih lanjut atau jumlah korban dari insiden tersebut.
Namun, pihak kepolisian menyatakan akan melakukan evaluasi lebih lanjut untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Aksi protes ini merupakan salah satu bentuk penolakan terhadap RUU Pilkada yang dianggap oleh sebagian kelompok masyarakat tidak sesuai dengan aspirasi publik.
Hingga saat ini, belum ada kesepakatan antara pemerintah dan para demonstran mengenai jalan tengah dari polemik yang terjadi. (Ant/Z-10)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Muzani mengatakan dia juga bukan orang terbaik. Namun bila ada keputusan baik, dia harap dapat diikuti seluruh pihak.
Pin penghargaan berupa benda logam bukan emas. Bentuknya bintang, dan permukaannya terdapat logo DPR serta masa keanggotaan.
Dosen dan Mahasiswa Jerman Kunjungi Gedung Parlemen
Aksi pemaluan tembok jadi pertanyaan, darimana datangnya palu tersebut? Menurut kepolisian, benda penetak itu telah dipersiapkan sebelum aksi dimulai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved