Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEBAGIAN pagar Gedung MPR/DPR/DPD yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, jebol pada Kamis (22/8) saat massa aksi yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada berusaha masuk ke dalam kompleks parlemen.
Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 WIB di tengah berlangsungnya aksi protes yang telah dimulai sejak pagi hari. Massa yang semakin besar mencoba menerobos masuk, menyebabkan pagar gedung parlemen tidak mampu menahan dorongan massa yang kuat.
Kejadian ini memicu aparat kepolisian yang sudah bersiaga di lokasi untuk segera mengambil tindakan. Dengan perlengkapan lengkap, termasuk tameng dan pelindung badan, polisi berupaya menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar gedung parlemen.
Baca juga : Soal Revisi UU Pilkada, PBNU Minta DPR Dengarkan Suara Demonstran
Hingga berita ini diturunkan, situasi masih berlangsung tegang dengan pihak keamanan yang terus berupaya mengendalikan massa.
Belum ada laporan resmi terkait kerusakan lebih lanjut atau jumlah korban dari insiden tersebut.
Namun, pihak kepolisian menyatakan akan melakukan evaluasi lebih lanjut untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Aksi protes ini merupakan salah satu bentuk penolakan terhadap RUU Pilkada yang dianggap oleh sebagian kelompok masyarakat tidak sesuai dengan aspirasi publik.
Hingga saat ini, belum ada kesepakatan antara pemerintah dan para demonstran mengenai jalan tengah dari polemik yang terjadi. (Ant/Z-10)
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Muzani mengatakan dia juga bukan orang terbaik. Namun bila ada keputusan baik, dia harap dapat diikuti seluruh pihak.
Pin penghargaan berupa benda logam bukan emas. Bentuknya bintang, dan permukaannya terdapat logo DPR serta masa keanggotaan.
Dosen dan Mahasiswa Jerman Kunjungi Gedung Parlemen
Aksi pemaluan tembok jadi pertanyaan, darimana datangnya palu tersebut? Menurut kepolisian, benda penetak itu telah dipersiapkan sebelum aksi dimulai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved