Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, (20/8/2024). Supratman menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian menjadi pekerjaan rumah (PR) pertama yang harus diselesaikan.
"Ada satu undang-undang yang Beliau tekankan supaya sesegera mungkin itu bisa diselesaikan sesegera mungkin pada periode ini, karena belum sempat dibahas di DPR yakni UU Perkoperasian," ujar Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).
Presiden, kata Supratman, memandang RUU tersebut sangat penting untuk diselesaikan sebelum berakhir masa jabatanya. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan UU Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan.
Baca juga : Menkum dan HAM Supratman Andi Atgas Resmi Gantikan Yasonna
"Saya akan melakukan komunikasi dengan DPR teman-teman di Komisi VI dan di Badan Legislasi untuk mencari jalan bagaimana cara penyelesaian," jelasnya.
Selain itu, Presiden meminta perkembangan sejumlah RUU. Baik yang di tahap pembahasan di pemerintah hingga di DPR.
"Presiden minta untuk segera ditindaklanjuti supaya menyelesaikan semua tumpukan-tumpukan di sisa masa pemerintahan sekarang," bebernya.
Supratman yang juga politikus Partai Gerindra dilantik oleh Jokowi pada hari Senin (19/8/2024) menggantikan menteri dari PDI Perjuangan Yasonna Laoly. (Bob/P-3)
MENTERI Hukum, Supratman Andi Agtas menegaskan penerapan KUHP dan KUHAP baru per 2 Januari 2026 merupakan hasil proses politik yang kompleks.
Rincian regulasi yang sedang dikebut pemerintah. Ia menegaskan bahwa pengajuan peraturan telah dilakukan untuk mendukung implementasi KUHAP.
MENTERI Hukum, Supratman Andi Agtas menuturkan bahwa Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 atau Peraturan Polri 10/2025 berpotensi diintegrasikan dalam UU Kepolisian
Menkum Supratman Andi Agtas mengapresiasi kinerja jajaran Kemenkum sepanjang 2025, dari koperasi Merah Putih hingga pos bantuan hukum.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas tengah memfinalisasi rancangan Undang-Undang Perumahan
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan Keppres rehabilitasi tiga terpidana kasus ASDP segera dikirim ke KPK setelah diterima dari Istana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved