Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh menekankan pentingnya sebuah negara memegang prinsip demokrasi. Pernyataan ini disampaikan menjawab terkait tantangan ke depan bangsa Indonesia.
"Pekerjaan rumahnya besar sekali. Bagaimanapun, membangun kesadaran masyarakat merupakan hal yang amat kita butuhkan untuk dapat hadir dan memahami konsekuensi yang harus diperankan sebagai warga negara. Negara ini adalah negara demokrasi," kata Surya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Menurut Surya, penerapan demokrasi tidak cukup hanya dengan memberikan hak dan kebebasan kepada setiap warga negaranya, tetapi juga memerlukan keseimbangan yang dibangun bersama.
Baca juga : Temui Surya Paloh, Bamsoet Bicarakan Soal Rencana Amendemen UUD 1945
"Tidak cukup hanya berhenti pada kebebasan. Kita tentu berharap, dan memang semestinya demikian, bahwa warga negara juga harus menyertakan kewajibannya. Harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk bangkit," ungkapnya.
Selain itu, publik juga harus membangun perilaku sosial dengan memiliki etos yang tinggi agar dapat bersaing dengan negara lain yang lebih maju.
"Jujur saja, harus saya katakan. Tantangan kita adalah bagaimana juga membangun sikap perilaku sosial kita, disiplin nasional yang lebih hebat, dan etos yang lebih tinggi. Kalau tidak, kita akan sulit bersaing dengan bangsa-bangsa lain," ucapnya.
Surya menekankan bahwa demokrasi tidak boleh mati dan harus dipertahankan bersama.
"Ya, itulah harapan kita, demokrasi tidak boleh mati. Kita paham bahwa kita masih konsisten. Negara ini menganut sistem demokrasi. Ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, dan sebagainya. Itu yang harus kita pertahankan bersama. Hari ini barangkali barisan kurang pas, besok kita atur lagi supaya lebih pas. Itulah namanya demokrasi," tukasnya. (P-5)
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved