Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh menekankan pentingnya sebuah negara memegang prinsip demokrasi. Pernyataan ini disampaikan menjawab terkait tantangan ke depan bangsa Indonesia.
"Pekerjaan rumahnya besar sekali. Bagaimanapun, membangun kesadaran masyarakat merupakan hal yang amat kita butuhkan untuk dapat hadir dan memahami konsekuensi yang harus diperankan sebagai warga negara. Negara ini adalah negara demokrasi," kata Surya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Menurut Surya, penerapan demokrasi tidak cukup hanya dengan memberikan hak dan kebebasan kepada setiap warga negaranya, tetapi juga memerlukan keseimbangan yang dibangun bersama.
Baca juga : Temui Surya Paloh, Bamsoet Bicarakan Soal Rencana Amendemen UUD 1945
"Tidak cukup hanya berhenti pada kebebasan. Kita tentu berharap, dan memang semestinya demikian, bahwa warga negara juga harus menyertakan kewajibannya. Harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk bangkit," ungkapnya.
Selain itu, publik juga harus membangun perilaku sosial dengan memiliki etos yang tinggi agar dapat bersaing dengan negara lain yang lebih maju.
"Jujur saja, harus saya katakan. Tantangan kita adalah bagaimana juga membangun sikap perilaku sosial kita, disiplin nasional yang lebih hebat, dan etos yang lebih tinggi. Kalau tidak, kita akan sulit bersaing dengan bangsa-bangsa lain," ucapnya.
Surya menekankan bahwa demokrasi tidak boleh mati dan harus dipertahankan bersama.
"Ya, itulah harapan kita, demokrasi tidak boleh mati. Kita paham bahwa kita masih konsisten. Negara ini menganut sistem demokrasi. Ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, dan sebagainya. Itu yang harus kita pertahankan bersama. Hari ini barangkali barisan kurang pas, besok kita atur lagi supaya lebih pas. Itulah namanya demokrasi," tukasnya. (P-5)
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved