Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
BERGABUNGNYA Partai NasDem ke pemerintahan Prabowo-Gibran diyakini bakal menguatkan sistem presidensial ke depan. NasDem menjadi suntikan kekuatan ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang pada kontestasi Pilpres 2024 lalu mengusung Prabowo-Gibran.
"Dengan semakin kokohnya dukungan politik di parlemen, maka kekuatan sistem presidensial yang akan dijalankan oleh Prabowo sebagai presiden terpilih, akan semakin besar," ujar Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam kepada Media Indonesia, Kamis (15/8).
Dengan bertambahnya dukungan partai politik di parlemen, Umam mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan bakal lebih efektif menjalankan roda pemerintahan. Kendati demikian, ia mengingatkan ancaman faksionalisasi di tengah sistem multipartai.
Baca juga : Resmi Gabung ke KIM, NasDem Harap bukan Jadi Beban, Tapi Meringankan
Oleh karena itu, Umam berpesan agar Prabowo-Gibran mampu mengelola koalisi besar yang mendukung mereka, baik di parlemen dan pemerintahan. Kehadiran NasDem dalam KIM, sambungnya, juga akan mengokohkan model majority-presidentialism.
"Dalam kondisi ini, perlu dipikirkan agar sistem pengawasan terhadap pemerintahan tidak boleh mati," katanya.
"Checks and balances system adalah ruh dari demokrasi, sekaligus prasyarat bagi hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, transparan, dan akuntabel," tandas Umam.
NasDem resmi bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran pada Kamis (15/8) yang ditandai lewat kunjungan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. (Z-9)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Kedua sapi tersebut bersama hewan kurban lainnya akan disembelih pada Sabtu, 7 Juni 2025 pukul 07.00 WIB.
Isu lapangan kerja merupakan rapor merah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai pemerintah harus melakukan upaya dalam mengatasi masalah ini.
EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2024 Indonesia sebesar 6,44. Pada Indeks Demokrasi 2023 yang dirilis tahun lalu, Indonesia memperoleh skor 6,53.
Menurut Gus Imin, angka tersebut juga menjadi tolak ukur ke depan bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan produk kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu program yang diapresiasi adalah program makan bergizi gratis.
Hasilnya terdapat dua jawaban dari pertanyaan terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved