Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto mempertimbangkan berbagai aspek terkait lokasi pelantikannya pada 20 Oktober 2024. Prabowo bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memutuskan untuk dilantik di Jakarta.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa kesiapan sarana dan prasarana di Jakarta jauh lebih baik dan lengkap dibandingkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Itu sudah merupakan keputusan presiden. Selain itu, nanti akan banyak tamu dari luar negeri yang sudah mengonfirmasi kehadirannya. Pengaturan untuk kedatangan pesawat dan lainnya menjadi lebih mudah dilakukan di Jakarta," kata Dasco, Kamis (1/8).
Baca juga : Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Tidak di IKN, Akan Digelar di Senayan
"Mana mungkin di IKN? Tamu-tamu negara ini pasti membawa rombongan dan pengawalan, jadi sulit untuk mengaturnya di IKN," lanjutnya.
Pertimbangan lainnya, kata dia, adalah keamanan. Dasco membayangkan bahwa jika pelantikan dilakukan di Jakarta, tamu negara bisa lebih mudah menginap di daerah sekitar Jakarta, seperti Tangerang atau bahkan Bali.
"Kalau di Jakarta, tamu-tamu bisa lebih mudah menginap di lokasi-lokasi sekitar, seperti Bali, Cengkareng, atau Tangerang. Tapi keputusan finalnya memang di Jakarta," tambahnya.
Baca juga : Jokowi Belum Teken Keppres IKN Karena Pertimbangkan Pelantikan Prabowo
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) belum diterbitkan karena mempertimbangkan pelantikan presiden yang harus dilakukan di ibu kota negara.
"Pelantikan presiden itu kan harus dilaksanakan di ibu kota negara. Jadi kalau ada Keppres pemindahan, berarti harus siap juga untuk tempat pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Sampai sekarang Keppres belum diterbitkan," kata Pratikno.
Saat ditanya soal kemungkinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik di Jakarta, Pratikno menyatakan masih menunggu perkembangan situasi selanjutnya. (P-5)
WAKIL Presiden, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Kota Tasikmalaya dan menyoroti bangunan gedung Poliklinik RSUD Dr Soekardjo yang mangkrak.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi langsung permukiman terdampak banjir di Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (19/1).
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka batal berkunjung ke Dekai ibukota Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Pangdam XVII/Cendrawasih mengatakan akan dijadwalkan kembali
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka batal berkunjung ke Yahukimo, Papua, Papua Pegunungan yang dijadwalkan Rabu (14/1) disebabkan alasan keamanan sehingga wapres pergi ke Biak Numfor
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka batal berkunjung ke Yahukimo, Papua, Papua Pegunungan. Kunjungan itu dijadwalkan Rabu (14/1) atas alasan keamanan
PEMBATALAN kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Yahukimo mengungkap kembali potret kelam keamanan di Bandar Udara Nop Goliat Dekai atau Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo.
Hal itu diungkap Guru Besar Sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Iim Halimatussadiyah. Dia menegaskan bahwa jarak adalah syarat moral dan politik bagi masyarakat sipil.
Prabowo tiba di lokasi pada pukul 10.51 WIB. Prabowo tampak menggunakan baju safari berwarna coklat muda.
Anggota Badan Pengkajian MPR-RI itu melanjutkan, Indonesia adalah negara besar yang terdiri atas beragam suku bangsa.
Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo, masyarakat telah menikmati infrastruktur jalan yang mulus dan bagus dari kota hingga ke kampung dan desa-desa.
WWF Indonesia memuji Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dinilai membawa semangat baru dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved