Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
MENTERI Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengklaim ke hadirannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memberikan keterangan atas pertanyaan penyidik di ruang pemeriksaan, Jumat (26/7).
“Jadi, sebagai warga negara yang baik saya harus membantu KPK, saya membantu KPK artinya yang saya ketahui,” kata Trenggono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Trenggono enggan memerinci kasus yang ditanyakan penyidik. Tapi, kata dia, perkaranya terjadi pada 2017 sampai 2018.
Baca juga : Dipanggil KPK, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Jadi Saksi Dugaan Korupsi
“Yang saya tahu saya sampaikan yang tidak saya tahu ya saya tidak sampaikan,” ucap Trenggono.
Dia membantah terlibat dalam penyidikan yang sedang diusut KPK. Trenggono menegaskan tidak menerima uang apapun atas seluruh cecaran pertanyaan penyidik yang sudah diberikan kepadanya.
Di sisi lain, KPK memanggil Trenggono pada 12 Juli 2024, namun, dia mangkir. Dia menjadi saksi atas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta kerja sama di PT Telemedia Onyx Pratama (TOP). Dia merupakan pengurus dan pemegang saham dalam perusahaan tersebut.
Hingga kini, KPK belum memerinci kronologi dalam kasus yang memanggil Trenggono ini. Namun, sudah ada tersangka yang ditetapkan dan informasi mendetail baru diberikan kepada publik jika penahan dilakukan. (Z-3)
PETANI ikan keramba jaring apung (KJA) di perairan Waduk Cirata lega sebab ikan air tawar di perairan Waduk Cirata tak mengandung merkuri
Kedua pelaku telah menyatakan kesediaannya untuk membayar denda tersebut.
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan reshuffle terhadap menterinya di Kabinet Merah Putih.
Semua pihak harus bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan pagar laut.
Deputi Eksternal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Mukri Fitriyani menilai bahwa kasus ruang laut, serupa dengan pemagaran laut di Indonesia lebih dari 196 kasus.
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku tak bisa menjawab soal adanya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut Tangerang
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Timur, JJumat (15/8). Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YQC) di wilayah Jakarta Timur, Jumat (15/8).
KPK memastikan akan kembali memanggil mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak jamaah haji 1445 H/2024 M untuk memberikan keterangan terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved