Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong pemisahan pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Jeda pileg dan pilpres idealnya enam bulan.
"Ya enam bulan cukup, di bawah satu tahun lah," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.
Jazilul mengatakan jeda tersebut untuk memberikan persiapan bagi peserta pemilihan umum (pemilu). Karena pelaksanaan Pemilu 2024 yang serentak dengan pileg dan pilpres, membuat partai politik (parpol) tidak punya persiapan lebih lama.
Baca juga : Keserentakan Pilpres dan Pileg Konstitusional
"Supaya kita persiapannya juga jelas gitu loh, pasukan ini di pilpres ini bagaimana seorang pasukan harus bertempur untuk memenangkan dirinya dan harus memenangkan pimpinannya, coba gimana caranya," ujar Jazilul.
Wakil Ketua MPR itu mengatakan Pemilu 2024 membuat masyarakat tak membahas visi dan misi calon legislatif (caleg). Karena publik sudah fokus pada kandidat pilpres.
"Itu terjadi di tingkat 1 tingkat 2, nah oleh sebab itu supaya fokus itu masyarakat supaya bisa memilih calon-calonnya dengan jelas," ujar dia.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Langkah tersebut dipandang untuk menghormati kedaulatan rakyat dalam memilih. (Z-6)
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
pada Pileg 2024, PDI Perjuangan telah ditinggal Joko Widodo yang diusung partai tersebut pada dua kali Pilpres, yakni 2014 dan 2019.
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menilai, setiap partai politik penting untuk melakukan evaluasi secara internal.
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda.
PENGAMAT politik Hendri Satrio menilai bahwa rencana pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah hal yang baik bila itu terjadi.
Parpol surati KPU minta caleg terpilih diganti, PKS : Ini berbahaya
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Cucun kilas balik saat Pansus Haji 2024. Selama perjalanan Pansus, Yaqut disebut kerap menolak hadir dalam pemeriksaaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved