Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong pemisahan pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Jeda pileg dan pilpres idealnya enam bulan.
"Ya enam bulan cukup, di bawah satu tahun lah," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.
Jazilul mengatakan jeda tersebut untuk memberikan persiapan bagi peserta pemilihan umum (pemilu). Karena pelaksanaan Pemilu 2024 yang serentak dengan pileg dan pilpres, membuat partai politik (parpol) tidak punya persiapan lebih lama.
Baca juga : Keserentakan Pilpres dan Pileg Konstitusional
"Supaya kita persiapannya juga jelas gitu loh, pasukan ini di pilpres ini bagaimana seorang pasukan harus bertempur untuk memenangkan dirinya dan harus memenangkan pimpinannya, coba gimana caranya," ujar Jazilul.
Wakil Ketua MPR itu mengatakan Pemilu 2024 membuat masyarakat tak membahas visi dan misi calon legislatif (caleg). Karena publik sudah fokus pada kandidat pilpres.
"Itu terjadi di tingkat 1 tingkat 2, nah oleh sebab itu supaya fokus itu masyarakat supaya bisa memilih calon-calonnya dengan jelas," ujar dia.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Langkah tersebut dipandang untuk menghormati kedaulatan rakyat dalam memilih. (Z-6)
Ward Berenschot mengusulkan pemilihan kepala daerah yakni mengintegrasikan Pilkada dan pemilihan legislatif daerah (Pileg) DPRD untuk menekan ongkos politik
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
pada Pileg 2024, PDI Perjuangan telah ditinggal Joko Widodo yang diusung partai tersebut pada dua kali Pilpres, yakni 2014 dan 2019.
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menilai, setiap partai politik penting untuk melakukan evaluasi secara internal.
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda.
PENGAMAT politik Hendri Satrio menilai bahwa rencana pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah hal yang baik bila itu terjadi.
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved