Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PERKUMPULAN untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) menilai masalah keserentakan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) di hari yang sama sebagaimana menjadi bahan aspirasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) cukup beralasan. Kendati demikian, model keserentakan seperti itu tetap konstitusional.
Peneliti Perludem Iqbal Kholidin berpendapat, keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, keputusan menerapkan keserentakan seperti itu harus memperhitungkan implikasi teksnis dan kemudahan bagi pemilih.
"Jika melihat masalah yang dikemukakan PKB, yang mana mereka menyatakan bahwa karena Pemilu 2024 ini yang serentak akhirnya masyarakat tersebar fokus, maka saya asumsikan cukup menganggu kedaulatan rakyat," kata Iqbal kepada Media Indonesia, Rabu (24/7).
Baca juga : Nama dan Wibawa MK Diklaim Jauh Merosot di Mata Masyarakat
"Tapi secara konstitusional keserentakan pemilu sudah konstitusional," sambungnya.
Bagi Perludem, perdebatan mengenai hal itu sudah seharusnya tak lagi membahas perlu tidaknya mengubah model keserentakan pemilu. Iqbal menyebut yang perlu didalami saat ini justru model keserentakan apa yang lebih menguatkan daulat rakyat dan sistem presidesial.
Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan permasalahan PKB terkait pelaksanaan pilpres dan pileg di hari yang sama merupakan wewenang pembentuk undang-undang, yakni DPR serta pemerintah. KPU, sambungnya, hanya melaksanakan tugas berdasarkan amanat undang-undang.
Baca juga : Pengamat: Ada Persoalan Kepemimpinan Komisioner KPU
"KPU menjalankan tahapan pemilu sesuai aturan saja," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpes pada keputusan Mukernas. Ia mengatakan aspirasi itu dapat dilakukan lewat revisi undang-undang.
"Keserentakan kemarin akhirnya calon anggota legislatif DPR RI enggak diperbincangkan, enggak dianggap punya visi apa. Semuanya terarah pada pilpres," sambugnya. (Z-6)
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
pada Pileg 2024, PDI Perjuangan telah ditinggal Joko Widodo yang diusung partai tersebut pada dua kali Pilpres, yakni 2014 dan 2019.
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menilai, setiap partai politik penting untuk melakukan evaluasi secara internal.
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda.
PENGAMAT politik Hendri Satrio menilai bahwa rencana pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah hal yang baik bila itu terjadi.
Parpol surati KPU minta caleg terpilih diganti, PKS : Ini berbahaya
WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada rencana melakukan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK).
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dengan lokal telah melampaui kewenangannya
Sejarah ketatanegaraan kita menunjukkan terjadinya inkonsistensi terhadap pelaksanaan pemilihan.
Menurutnya, penting bagi DPR dan Pemerintah untuk bisa menjelaskan seberapa partisipatif proses pembentukan UU TNI.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved