Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyebut nama dan wibawa Mahkamah Konstitusi (MK) jauh merosot di mata masyarakat. Khususnya, setelah mereka mengabulkan permohonan PMK No 90/2023.
Akibat putusan ini, kata Ray, ketua MK saat itu Anwar Usman mendapat sanksi dari Majelis Kehormatan MK (MKMK) berupa dinonaktifkan dalam sengketa yang berhubungan dengan Pilpres.
“Di luar itu, minimnya terobosan putusan hukum yang dibuat oleh MK, menjadikan masyarakat kurang melirik MK sebagai institusi yang memberi penguatan bagi kualitas demokrasi Indonesia,” tegas Ray, Minggu (5/5).
Baca juga : Pengamat: Ada Persoalan Kepemimpinan Komisioner KPU
Maka, Ray menilai besar kemungkinan tidak akan ada putusan yang di luar dugaan yang akan diambil oleh MK dalam sengketa PHPU Pileg 2024.
Putusan MK yang menolak semua permohonan sengketa Pilpres, kata Ray, memberi gambaran betapa sulitnya membuat keyakinan hakim MK atas dugaan adanya berbagai kecurangan dalam Pemilu.
“Bahkan dengan data yang berkilau, kuat, dan berlimpah, tidak serta merta dapat menimbulkan keyakinan hakim MK bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran TSM dalam Pilpres,” ungkapnya.
Baca juga : Komisi II DPR Sebut UU Pemilu Sumber Terbukanya Kecurangan Pemilu 2024
“Apalagi dalam sengketa Pileg, yang umumnya hanya menyasar soal selisih suara. Maka, terbayang sudah, besar kemungkinan 95% PHPU pileg 2024 ini akan ditolak MK. Tak akan ada kejutan di sini,” tandasnya.
Sebelumnya, Ray menyebut tidak akan ada lonjakan besar pada hasil Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Tidak akan ada lonjakan besar di hasil sidang PHPU Pileg ini. Jangan berharap mereka akan fokus kepada masalah substansi seperti bansos, atau politik uang, tetapi mereka fokus kepada suara yang hilang,” papar Ray kepada Media Indonesia, Senin (29/4). (Z-1)
Simulasi pengamanan ini dilakukan untuk menguji dan melatih kesiapan jajaran personel TNI dari Kodam III Siliwangi
Wartawan memiliki peran penting terutama untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) damai 2024. K
Bawaslu meminta jajaran Panwaslu tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan segera berkoordinasi dan memonitoring pengadaan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan suara,
Semua ASN di lingkungan pemerintahan harus bersikap netral dan bijak dalam menggunakan media sosial.
Untuk rekrutmen KPPS Pemilu ada sejumlah persyaratan baru. Salah satunya usia pendaftar dibatasi mulai dari 17 tahun dan maksimal 55 tahun.
Disabilitas mental merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku
PDIP berpandangan koalisi politik yang lebih cair di Pilkada ketimbang Pilpres adalah hal yang wajar.
NasDem konsisten dalam konteks mendukung figur Anies maju dalam konteks nasional pilpres, maupun pilkada.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
SEJUMLAH pakar dan aliansi masyarakat sipil menilai praktik cawe-cawe Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi kembali terjadi di Pilkada 2024.
Ketua Para Syndicate Ari Nurcahyo mencatat terdapat beberapa episentrum Pilkada 2024 yang jadi peratrungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri.
Partai politik di daerah tidak selalu searah dengan koalisi partai di tingkat pusat seperti saat pilpres.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved