Kata Hakim MK soal Perkara Batas Usia Calon Kepala Daerah

HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih memastikan perkara syarat batas usia calon kepala daerah (cakada) diputus berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

"Mohon ditunggu saja ya. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) memutus dengan memperhatikan substansi putusan MKMK," kata Enny kepada Media Indonesia, Rabu (24/7).

Enny juga tidak secara eksplisit menyampaikan dalam RPH tersebut Anwar Usman diikutsertakan dalam memberikan pendapat terhadap perkara tersebut atau tidak. Jadwal terkait RPH itu pun Enny belum bisa menyampaikannya kepada publik.

"Sedang proses, sehingga tidak boleh yang ada di RPH saya sampaikan. Mohon sabar dulu ya," tambah Enny.

Terpisah, pengamat kepemiluan Titi Anggraini mengatakan terkait dengan pemeriksaan perkara syarat usia calon di pilkada, sudah seharusnya Anwar Usman tidak terlibat dalam menangani perkara tersebut.

"Sebagaimana substansi putusan MKMK pada terkait benturan kepentingan dalam Perkara No.90/PUU-XXI/2023, sudah seharusnya Anwar Usman tidak terlibat dalam menangani perkara persyaratan usia di pilkada. Sebab, sudah menjadi pengetahuan khalayak bahwa dampak dari pengujian usia ini akan memengaruhi apakah Kaesang Pangarep, keponakan Anwar Usman bisa mencalonkan diri di Pilgub Tahun 2024 atau tidak," jelas Titi.

Selain masalah benturan kepentingan, tidak terlibatnya Anwar Usman, lanjut Titi, juga dalam rangka mencegah kecurigaan dan keraguan publik terhadap kredibilitas dan independensi persidangan.

"Demi muruah MK dan kepercayaan publik terhadap MK, sudah semestinya Anwar Usman tidak dilibatkan dalam perkara pengujian syarat usia calon kepala daerah di MK," ujar Titi. (Z-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Wisnu Arto Subari