Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dinilai banyak meninggalkan program tak tuntas kepada pemerintahan baru. Itu tak sekadar berbagai pembangunan infrastruktur bersifat fisik, melainkan program pembangunan non fisik.
"Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah utama dalam menuntaskan program prioritas adalah beberapa pembangunan infrastruktur yang diinisiasi pemerintahan Joko Widodo terutama di periode kedua kepemimpinan beliau," ujar periset dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi, Minggu (21/7).
Dia tak menampik beberapa pembangunan infrastruktur yang digarap oleh pemerintah memainkan peranan penting pada perekonomian. Namun Yusuf juga menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bakal meninggalkan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru.
Baca juga : Presiden: Masyarakat harus Awasi Anggaran Pembangunan Papua
Pasalnya terdapat sejumlah program pembangunan yang diyakini tak dapat diselesaikan hingga masa pemerintahan Jokowi berakhir. "Ini akan menjadi pilihan bagi pemerintahan berikutnya apakah akan melanjutkan atau tidak pembangunan infrastruktur tersebut," kata Yusuf.
Selain meninggalkan PR dari sisi pembangunan infrastruktur, pemerintahan Jokowi juga disebut meninggalkan banyak pekerjaan yang tak tuntas dari sisi penyederhanaan birokrasi, pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia, hingga transformasi ekonomi.
Dari sisi reformasi birokrasi, misalnya, pemerintah saat ini dinilai belum cukup berhasil memastikan berbagai birokrasi yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kemudahan melakukan investasi.
Baca juga : Jokowi Dinilai Berhasil Bangun Fondasi Indonesia Emas
"Tingginya biaya investasi di Indonesia karena masih belum efisiensinya regulasi dan juga koordinasi antar kementerian dan lembaga. Itu menjadi catatan tambahan agar pemerintahan berikutnya bisa mendorong lebih murahnya ongkos investasi sebagai wujud mendorong pertumbuhan ekonomi," tutur Yusuf.
"Di saat yang bersamaan pembangunan SDM juga masih akan menjadi tantangan, tidak hanya dalam bentuk mempersiapkan angkatan kerja dengan pelatihan-pelatihan tertentu, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana biaya pendidikan hingga di level yang paling awal seperti memastikan Pendidikan Anak Usia Dini dapat dinikmati oleh semua kelompok golongan pendapatan," lanjutnya.
Sementara itu, Analis Utama Ekonomi Politik dari Laboraturium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor mengatakan, dalam 10 tahun terakhir memimpin roda pemerintahan, Jokowi dinilai banyak menggulirkan program pembangunan. Beberapa di antaranya diakui dapat terselesaikan, namun tak sedikit pula yang jauh dari selesai.
Baca juga : Jokowi Dinilai Ciptakan Keadilan lewat Pemerataan Pembangunan
Mau tak mau, kata Reyhan, pemerintahan baru nantinya harus memilih dan memilah mana program yang dapat diselesaikan. Pasalnya program-program tersebut juga menggunakan rupiah yang bersumber dari kas negara.
Karenanya, penting pula bagi pemerintahan baru untuk memerhatikan pengelolaan fiskal dalam membiayai program-program tak tuntas peninggalan Jokowi. "Selama 10 tahun, pemerintahan Jokowi sudah mengadakan dua kali tax amnesty dan melakukan harmonisasi melalui revisi UU terkait perpajakan," kata Reyhan.
"Namun efektivitasnya belum terlihat. Beberapa dampak positifnya memang memerlukan waktu, tetapi sangat penting bagi pemerintahan yang baru untuk tidak hanya fokus kepada pengeluaran tetapi meningkatkan pendapatan dengan menaikkan rasio pajak terhadap PDB," pungkasnya. (Z-6)
Selama ini, PR siswa khususnya untuk tingkat sekolah dasar (SD) justru dikerjakan oleh orangtua, sesuatu yang ironi.
Program ini merupakan kelanjutan dari upaya pembangunan yang telah dimulainya pada periode pertama kepemimpinannya di Halmahera Tengah.
Mahfud mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang masih belum rampung.
"Toleransi menjadi sesuatu yang jargon saja. Keterpaksaan," kata perwakilan Jaringan Gusdurian Inayah Wulandari Wahid dalam Forum Diskusi Denpasar 12
Berdasarkan data yang dihimpunnya, baru 45% puskesmas yang mampu melakukan deteksi dini terhadap kanker payudara. Selain itu sebanyak 70% penderita datang pada kondisi lanjut.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Momen itu terjadi saat Luhut menjenguk Jokowi di Bali.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena masih ada pihak-pihak yang terkesan melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Program hilirisasi sumber daya alam merupakan kunci sebuah bangsa untuk mendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita itu sudah dicanangkan oleh Presiden pertama Soekarno.
Menurut dokter spesialis kulit I Gusti Nyoman Darmaputra, kondisi yang dialami Presiden tergolong ringan hingga sedang dan masih dalam batas aman.
BANK-bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh asing akan diwajibkan membangun pusat data di Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved