Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sekretaris Negara Pratikno mengatakan tidak ada aturan yang menentukan jumlah wakil menteri pada suatu kementerian. Hal ini menanggapi penambahan satu personel wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo.
"Wamen 'kan memang tidak ditentukan dalam perpres kelembagaan, bukan hanya di kementerian keuangan. Dan ingat kementerian BUMN juga wamennnya dua. Jadi tidak ada sesuatu yang baru," kata Pratikno, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/7).
Untuk pembagian kerjanya sendiri, kata Pratikno, Suahasil Nazara mengawal pelaksanaan APBN Tahun 2024. Sedangkan Thomas Djiwandono akan menyiapkan, dan mengawal penyiapan APBN 2025.
Baca juga : Mensesneg Sebut Belum Ada Rencana Pengangkatan Wamen Baru
"Ini kan bagian dari keberlanjutan. Pak Suahasil tugasnya mengawal pelaksanaan APBN tahun 2024. SEdangkan Pak Tommy (panggilam Thomas), ditugaskan untuk menyiapkan, mengawal penyiapan APBN 2025. Jadi oleh karena itu, ini bagian dari keberlanjutan," kata Pratikno.
Untuk Kementerian Pertanian, oleh karena portofolio kementeriannya tidak sebesar Kementerian Keuangan, jadi memang hanya ada satu wakil menteri.
Sementara itu untuk Kementerian Investasi, selama ini memang tidak memiliki wakil menteri/wakil kepala BKPM.
Baca juga : Istana Tegaskan Keputusan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Kewenangan Yudikatif
Dia berpandangan dengan Thomas sebagai Wamenkeu, persiapan APBN 2025 lebih marang. "Ya lebih matang lah kan tetap di bawah menteri Bu Menkeu. Ibu Srimul," kata Pratikno.
Ini sesuai dengan program Presiden. Dia katakan ini sudah direncanakan sejak awal di Kemenkeu dan Bappenas.
"Karena ini bagian dari keberlanjutan, ini didiskusikan dengan presiden terpilih," kata Pratikno.
Baca juga : Kuntoro Mangkusubroto Dimakamkan di TMP Kalibata, Ini Profilnya
Dia mengatakan penunjukan tambahan wamenkeu ini bukan jadi jembatan untuk menjadi menteri keuangan selanjutnya.
"Ooo itu lain soal. Ini wamen periode kabinet sekarang ini sampe Oktober tahun ini," kata Pratikno. (Z-8)
Tingkat kepercayaan terhadap media arus utama masih tinggi meski saat ini masyarakat mudah mendapatkan informasi di internet atau media sosial.
Danantara akan mengambil alih pengelolaan kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg)
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pelantikan tersebut dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta.
Surat Keputusan Presiden mengenai tindak lanjut sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hasyim Asy'ari oleh DKPP, akan terbit dalam kurun waktu 7 hari
Mensesneg Pratikno mengingatkan bahwa keputusan syarat usia calon kepala daerah merupakan kewenangan lembaga yudikatif. Pemerintah enggan ikut campur.
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.
MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved