Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PANITIA Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024—2029 mencatat total terdapat 525 pendaftar sejak pendaftaran mulai 26 Juni hingga 15 Juli 2024 pukul 23.59 WIB.
Nama-nama lama seperti Nurul Ghufron, dan Johanis Tanak kembali mendaftar. Kemudian mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said pun mendaftar.
Menyoroti itu, Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan, mengatakan kehadiran Nurul Ghufron, Johanis Tanak, dan juga Sudirman Said akan menambah dinamika proses seleksi ini.
Baca juga : KPK Respons Dewas Sebut Pimpinan KPK Kerap Melawan
Maka, kata Hinca, peran Panitia Seleksi (Pansel) dalam menyaring calon pemimpin KPK saat ini tergolong berat.
“Mereka seperti penjaga gerbang yang harus memiliki ketelitian luar biasa, menyaring dengan cermat siapa saja yang layak melangkah lebih jauh dalam proses seleksi,” ujar Hinca kepada Media Indonesia, Selasa (17/7).
“Dengan lebih dari 500 pendaftar, tanggung jawab mereka menjadi semakin berat dan krusial,” tambahnya.
Baca juga : Komisi III Nilai Pansel Capim KPK Bekerja Profesional
Hinca menganalogikan bahwa Pansel harus menjadi filter yang efisien, dengan diameter lubang-lubang saringan yang harus dibuat sekecil mungkin untuk menahan segala 'kerikil busuk' yang mungkin lolos jadi pemimpin KPK.
Pansel, kata Hinca, harus menjadi penyaring agar capim KPK yang kurang integritas atau memiliki riwayat yang tidak bersih tidak masuk dalam pimpinan KPK.
Maka, Hinca menekankan penting bagi Pansel untuk bekerja tidak hanya dengan ketelitian, tapi juga dengan semangat kolektif yang kuat.
“Kekompakan dan integritas Pansel adalah kunci. Mereka harus bekerja sebagai satu kesatuan yang harmonis, tanpa ada retak atau pecah yang dapat dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu yang tidak sejalan dengan misi KPK,” tandasnya. (Z-8)
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Permasalahan integritas hakim tersebut perlu dibenahi karena seolah-olah putusan hakim bisa dibeli. Seharusnya putusan tersebut menyelesaikan aktivitas korupsi atau suap,
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Hica Panjatian menyebut, putusan pidana penjara 6,5 tahun yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Harvey Moeis sebagai kabar buruk bagi pengadilan
Ia mengatakan setelah hasil KPU keluar untuk dapat menempuh jalur hukum.
Korps Adhyaksa dalam menangani kasus hukum harus dipastikan terbebas dari pesanan dari pihak tertentu.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai kasus Tom Lembong memunculkan persepsi negatif di ruang publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved