Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Pemutakhiran Data Pemilih Harus Akurat Demi Keterpenuhan Logistik Pilkada 2024

Tri Subarkah
16/7/2024 16:10
Pemutakhiran Data Pemilih Harus Akurat Demi Keterpenuhan Logistik Pilkada 2024
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)(ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

PROSES pemutakhiran data pemilih (muntarlih) untuk Pilkada 2024 menjadi hal krusial untuk menentukan akurasi logistik seperti surat suara. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati mengatakan, tahap pertama yang menentukan sukses tidaknya pendistribusian logistik pilkada adalah perencanaan.

"Kunci dalam perencanaan logistik itu ada di akurasi data pemilih," kata Neni kepada Media Indonesia, Selasa (16/7).

Jumlah surat suara yang didistribusikan ke tempat pemungutan suara (TPS) sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada TPS tersebut, ditambah 2% sebagai surat suara cadangan. Oleh karena itu, Neni menyebut ketidakakuratan DPT mengakibatkan ketimpangan surat suara.

Baca juga : Siap-Siap, Petugas KPU Bakal Coklit Data Pemilih Pilkada ke Rumah Warga

"Akhirnya banyak pemilih yang tidak bisa melakukan pencoblosan untuk beberapa pemilihan karena surat suaranya habis," ujarnya.

Nani mengingatkan KPU untuk cermat dalam tahapan muntarlih maupun proses pengadaan logistik. Ia berharap, logistik yang didistribusikan dapat tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan hemat anggaran. Menurut Neni, model distribusi logistik yang sifatnya sentralistik menimbulkan sejumlah masalah.

Implikasinya, terjadi ketidakpastian akibat lambannya eksekusi mendatangkan logsitik sampai ke TPS. Misalnya, sambung Neni, penyelesaian logistik yang mengalami kerusakan atau kekurangan harus disampaikan secara berjenjang. Selain itu, terdapat pula masalah pada gudang penyimpangan logistik yang masih lemah pengawasannya.

Di Kota Cimahi, Neni mengungkap pihaknya menemukan masalah distribusi logistik di tempat penyimpanan yang tidak representatif hingga mengakibatkan surat suara yang hilang di beberapa TPS pada kelurahan utama.

"Ini kan menjadi potret bahwa proses distribusi logistik masih menjadi masalah utama. KPU itu memiliki aplikasi Silog tetapi sama sekali tidak bisa difungsikan untuk mengontrol kondisi di lapangan," tandasnya. (Tri/Z-7)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya