Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PROSES pemutakhiran data pemilih (muntarlih) untuk Pilkada 2024 menjadi hal krusial untuk menentukan akurasi logistik seperti surat suara. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati mengatakan, tahap pertama yang menentukan sukses tidaknya pendistribusian logistik pilkada adalah perencanaan.
"Kunci dalam perencanaan logistik itu ada di akurasi data pemilih," kata Neni kepada Media Indonesia, Selasa (16/7).
Jumlah surat suara yang didistribusikan ke tempat pemungutan suara (TPS) sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada TPS tersebut, ditambah 2% sebagai surat suara cadangan. Oleh karena itu, Neni menyebut ketidakakuratan DPT mengakibatkan ketimpangan surat suara.
Baca juga : Siap-Siap, Petugas KPU Bakal Coklit Data Pemilih Pilkada ke Rumah Warga
"Akhirnya banyak pemilih yang tidak bisa melakukan pencoblosan untuk beberapa pemilihan karena surat suaranya habis," ujarnya.
Nani mengingatkan KPU untuk cermat dalam tahapan muntarlih maupun proses pengadaan logistik. Ia berharap, logistik yang didistribusikan dapat tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan hemat anggaran. Menurut Neni, model distribusi logistik yang sifatnya sentralistik menimbulkan sejumlah masalah.
Implikasinya, terjadi ketidakpastian akibat lambannya eksekusi mendatangkan logsitik sampai ke TPS. Misalnya, sambung Neni, penyelesaian logistik yang mengalami kerusakan atau kekurangan harus disampaikan secara berjenjang. Selain itu, terdapat pula masalah pada gudang penyimpangan logistik yang masih lemah pengawasannya.
Di Kota Cimahi, Neni mengungkap pihaknya menemukan masalah distribusi logistik di tempat penyimpanan yang tidak representatif hingga mengakibatkan surat suara yang hilang di beberapa TPS pada kelurahan utama.
"Ini kan menjadi potret bahwa proses distribusi logistik masih menjadi masalah utama. KPU itu memiliki aplikasi Silog tetapi sama sekali tidak bisa difungsikan untuk mengontrol kondisi di lapangan," tandasnya. (Tri/Z-7)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Untuk menghadapi Pemilu 2024, BPBD terus melakukan upaya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi ancaman potensi bencana alam
BADAN Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat menyebutkan, politik uang menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024 tidak hanya lewat serangan fajar.
Rekomendasi PSU di Cirebon dikeluarkan setelah Bawaslu menemukan adanya adanya sejumlah pelanggaran pada proses pemungutan suara.
PENGAWAS Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan menjalani rapid test untuk deteksi adanya penyebaran virus Covid-19.
PELAKSANAAN pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Kabupaten Pandeglang akan berlangsung Rabu (9/12/2020).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved