Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PROSES pemutakhiran data pemilih (muntarlih) untuk Pilkada 2024 menjadi hal krusial untuk menentukan akurasi logistik seperti surat suara. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati mengatakan, tahap pertama yang menentukan sukses tidaknya pendistribusian logistik pilkada adalah perencanaan.
"Kunci dalam perencanaan logistik itu ada di akurasi data pemilih," kata Neni kepada Media Indonesia, Selasa (16/7).
Jumlah surat suara yang didistribusikan ke tempat pemungutan suara (TPS) sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada TPS tersebut, ditambah 2% sebagai surat suara cadangan. Oleh karena itu, Neni menyebut ketidakakuratan DPT mengakibatkan ketimpangan surat suara.
Baca juga : Siap-Siap, Petugas KPU Bakal Coklit Data Pemilih Pilkada ke Rumah Warga
"Akhirnya banyak pemilih yang tidak bisa melakukan pencoblosan untuk beberapa pemilihan karena surat suaranya habis," ujarnya.
Nani mengingatkan KPU untuk cermat dalam tahapan muntarlih maupun proses pengadaan logistik. Ia berharap, logistik yang didistribusikan dapat tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan hemat anggaran. Menurut Neni, model distribusi logistik yang sifatnya sentralistik menimbulkan sejumlah masalah.
Implikasinya, terjadi ketidakpastian akibat lambannya eksekusi mendatangkan logsitik sampai ke TPS. Misalnya, sambung Neni, penyelesaian logistik yang mengalami kerusakan atau kekurangan harus disampaikan secara berjenjang. Selain itu, terdapat pula masalah pada gudang penyimpangan logistik yang masih lemah pengawasannya.
Di Kota Cimahi, Neni mengungkap pihaknya menemukan masalah distribusi logistik di tempat penyimpanan yang tidak representatif hingga mengakibatkan surat suara yang hilang di beberapa TPS pada kelurahan utama.
"Ini kan menjadi potret bahwa proses distribusi logistik masih menjadi masalah utama. KPU itu memiliki aplikasi Silog tetapi sama sekali tidak bisa difungsikan untuk mengontrol kondisi di lapangan," tandasnya. (Tri/Z-7)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Pengosongan TPS dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung bersama unsur kewilayahan.
Afifuddin kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (4/4), menjelaskan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya kondisi Pelaksanaan PSU di Empat TPS tersebut di guyur hujan lebat. Namun tidak memengaruhi antusiasme pemilih untuk datang ke TPS.
Satpol PP Kabupaten Bandung Barat menyegel tempat pengolahan sampah (TPS) ilegal milik perusahaan Tras Environ Mental di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang.
Tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang partisipasi pemilihnya rendah.
Kemensos telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved