Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan mundur dari jabatannya. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai kinerja Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi juga dapat dievaluasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Menteri itu merupakan orang yang membantu presiden, jadi ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal, ya mungkin bisa dievaluasi oleh presiden," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7).
Puan mengatakan mundurnya Semuel akibat serangan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Peristiwa itu sudah dibahas di Komisi I DPR.
Baca juga : DPR Diyakini tidak Bahas RUU Perampasan Aset
"Ini kan memang satu hal yang menurut kami di DPR sudah dibahas di Komisi I hal yang harusnya tidak terjadi seperti ini. Jadi secara konkret dievaluasi, kemudian tindaklanjutnya seperti apa," ucap Puan.
Puan menilai pentingnya pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk evaluasi diri. Khususnya mereka yang lalai hingga menyebabkan serangan hacker.
"Pihak-pihak yang kemudian merasa lalai atau kemudian bertanggung jawab ya sebaiknya bisa mengevaluasi diri," ujar Puan.
Semuel Abrijani Pangerapan mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral atas terjadinya serangan siber PDNS 2 di Surabaya.
"Saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo," ujar Semuel di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (4/7).
Pengunduran diri itu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagai pengelola teknis Pusat Data Nasional (PDN)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved