Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan mundur dari jabatannya. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai kinerja Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi juga dapat dievaluasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Menteri itu merupakan orang yang membantu presiden, jadi ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal, ya mungkin bisa dievaluasi oleh presiden," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7).
Puan mengatakan mundurnya Semuel akibat serangan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Peristiwa itu sudah dibahas di Komisi I DPR.
Baca juga : DPR Diyakini tidak Bahas RUU Perampasan Aset
"Ini kan memang satu hal yang menurut kami di DPR sudah dibahas di Komisi I hal yang harusnya tidak terjadi seperti ini. Jadi secara konkret dievaluasi, kemudian tindaklanjutnya seperti apa," ucap Puan.
Puan menilai pentingnya pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk evaluasi diri. Khususnya mereka yang lalai hingga menyebabkan serangan hacker.
"Pihak-pihak yang kemudian merasa lalai atau kemudian bertanggung jawab ya sebaiknya bisa mengevaluasi diri," ujar Puan.
Semuel Abrijani Pangerapan mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral atas terjadinya serangan siber PDNS 2 di Surabaya.
"Saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo," ujar Semuel di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (4/7).
Pengunduran diri itu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagai pengelola teknis Pusat Data Nasional (PDN)
KOMISI IX DPR RI menyoroti pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved