Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISI II DPR akan memanggil Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP) usai putusan berupa sanksi yang dijatuhkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (Pemilu) Hasyim Asy'ari. Sanksi tersebut berupa pemecatan.
"Sudah pasti nanti kita panggil DKPP-nya juga," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin saat dihubungi, Rabu, 3 Juli 2024.
Yanuar mengatakan Komisi II DPR ingin mendengar lebih jauh soal putusan yang dijatuhkan tersebut. Idealnya yakni mendengar langsung dari DKPP.
Baca juga : Komisi II DPR: Jika KPU tak Konsultasi PKPU, Itu Melanggar Etika
"Untuk mendalami topik ini, kita kan ingin mendengar langsung secara formal dari DKPP," ujar Yanuar.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memastikan pemanggilan ke Komisi II DPR dilaksanakan dalam waktu dekat. Pemanggilan juga mencakup pihak seperti KPU serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kita ingin dengar juga pandangan Kemendagrinya," ucap Yanuar.
Baca juga : Terbukti Lakukan Asusila Berujung Dipecat DKPP, Hasyim Asy’ari : Alhamdulillah
DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap alias pemecatan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) mengenai asusila yang diadukan CAT, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag.
Sanksi itu diberikan DKPP dalam sidang pembacaan putusan yang dibacakan di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.
"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggoa KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito. (Z-8)
Perkara yang masuk ke DKPP tidak semua dapat ditindaklanjuti sebab tidak cukup bukti.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengungkapkan selama hampir 13 tahun DKPP berdiri, pihaknya selalu menerima aduan yang masuk.
Aduan Masyarakat Sipil terkait pelanggaran kode etik penggunaan jet pribadi oleh KPU RI dinyatakan belum memenuhi syarat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Penyewaan jet itu telah mencoreng prinsip kejujuran, proporsional, akuntabel, dan efisiensi.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved