Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyindir pejabat yang masih berani melakukan penggelembungan harga dalam tahapan pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Beberapa kasus yang diusut Lembaga Antirasuah bahkan tergolong parah.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya pernah memproses hukum pejabat yang berani menggelembungkan harga tanah untuk pengadaan kuburan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan. Sindiran itu dicetuskan di depan banyaknya pejabat dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang Indeks Tata Kelola BMD di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan.
“Saya kurang tahu apakah ada sekda atau BKAD nya hadir pada pagi hari ini. Pengadaannya, pengadaan tanah kuburan. Tanah kuburan pak, namanya kuburan untuk proyek mati saja masih dikorup,” tegas Ghufron di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024.
Baca juga : Kepala Bapanas dan Kabulog Bulog Dilaporkan ke KPK Imbas Demurrage Beras
Ghufron menjelaskan korupsi itu membuat lahan permakaman di Ogan Komering Ulu menjadi kurang. Sebab, tanah yang dijadikan ladang korupsi tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan pemerintah setempat.
Saking parahnya kasus itu, kondisi lahan yang sudah dibeli tidak datar. Harganya pun, kata Ghufron, tidak sesuai dengan pasaran di sekitar lokasi tersebut.
“Tanahnya miring nggak bisa digunakan untuk kuburan, harganya mark up, pak. Diadakan selesai tapi tidak efektif,” ucap Ghufron.
Baca juga : Pengamat: KPK Dikucilkan, tidak Lagi Disegani
Permainan kotor itu terjadi karena adanya kepentingan kepala daerah setempat. Alasan itu dinilai tidak bisa diterima karena lahannya digunakan untuk memakamkan orang.
“Dipaksa untuk kemudian mengadakan tanah kuburan di tempat itu karena pemiliknya ada kepentingan dengan bupati ya,” tutur Ghufron.
(Z-9)
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Budi mengatakan, ada sejumlah orang yang perannya masih diulik penyidik dalam kasus ini. Mereka yang diawasi mulai dari pejabat sampai pihak swasta.
HH ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023
Jaksa AS mengungkap skema pengaturan skor besar-besaran di basket perguruan tinggi (NCAA). Melibatkan puluhan pemain dan taruhan hingga ratusan ribu dolar.
Selain sebagai destinasi wisata global, Bali kini dilirik sebagai kawasan strategis untuk tinggal dan berinvestasi.
Pengembangan infrastruktur yang masif di barat Jakarta melalui akses tol berkontribusi menaikkan harga tanah sebesar 20%-40%.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengatakan langkah berinvestasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan. Hal ini diungkapkan presiden saat peresmian Astra Biz Center
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan membangun rumah program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di lokasi strategis, dekat dengan pusat-pusat perkantoran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved