KPK Nilai Permintaan Pergantian Majelis Hakim Gazalba Saleh Sesuai KUHAP

PERMINTAAN pergantian majelis hakim di persidangan Hakim Agung Gazalba Saleh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sudah sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

“Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri disebutkan bahwa mereka, hakim yang yang berkepentingan yang memiliki hubungan keluarga dalam tanda petik memiliki kepentingan dengan perkara yang ditanganinya harus mengundurkan diri dari penanganan perkara dimaksud,” kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango di Jakarta, Rabu (26/6).

Benturan kepentingan yang dimaksud Nawawi ialah putusan sela pembebasan Gazalba dan telah dibatalkan Pengadilan Tinggi Jakarta. 

Baca juga : KPK Pelajari untuk Menindaklanjuti Verzet Gazalba Saleh

“Sejauh ini, kami mencatat bahwa ada benturan kepentingan ketika majelis yang terdahulu telah menangani dengan kemudian mengambil putusan yang pertimbangan yang terdahulu tersebut,” ujar Nawawi.

KPK juga menilai permintaan pergantian hakim itu agar persidangan berjalan adil. Majelis sebelumnya juga diyakini tidak akan terbebani usai produknya dinyatakan melanggar aturan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

“Jadi, biar mereka lebih plong, lebih free, mungkin serahkan saja kepada majelis hakim lain yang belum terbebani dengan produk putusan terdahulu,” ucap Nawawi.

Baca juga : Verzet Gazalba Diterima, KPK: Tak Ada Intervensi

Ada tiga hakim yang menyidangkan kasus Gazalba Saleh. Mereka yakni Rianto Adam Pontoh, Fahzal Hendri, dan Sukartono.

Pengadilan Tinggi Jakarta sudah membacakan vonis verzet atau gugatan atas putusan sela kasus gratifikasi dan pencucian uang Gazalba Saleh. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diminta melanjutkan persidangan.

“Memerintahkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo untuk melanjutkan mengadili dan memutuskan perkara a quo,” kata Hakim Ketua Subachran Hardi Mulyono di Pengadilan Tinggi Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.

Dalam putusannya, majelis menolak keberatan atau eksepsi yangd ajukan kubu Gazalba. Hakim juga melihat KPK tidak melakukan kesalahan dalam pembuatan dakwaan.

“Surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Gazalba Saleh,” ujar Subachran. (Z-3)