Wujudkan Potensi Indikasi Geografis hingga Komersial

SEBAGAI negara dengan biodiversitas yang sangat tinggi, Indonesia memiliki beragam produk pertanian hingga perkebunan yang unik. Bumi Indonesia juga kaya akan budaya yang membuatnya menarik dan berciri khas.

Dengan keunggulan itu, pemerintah memandang bahwa dua keistimewaan yang dimiliki Indonesia dinilai akan me­ngantarkan kemajuan ekonomi nasional dari daerah.

Langkah pemajuan itu dimulai salah satunya dengan menemukan potensi produk indikasi geografis daerah. Deputi Riset dan Inovasi Daerah Yopi menjelaskan tugas tersebut dilakukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida). Badan tersebut merupakan hasil sinergi Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan pemerintah daerah.

Baca juga : Tingkatkan Kesadaran Kekayaan Intelektual

“Kami berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat penelitian dan pengembangan dari berbagai perangkat daerah. Dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, bapak, ibu punya kewenangan melakukan riset untuk pemajuan iptek,” terang Yopi pada Forum Indikasi Geografis Nasional, kemarin, di Shangri-La Hotel, Jakarta.

Dari 550 pemerintah daerah di Indonesia, 37 pemerintah provinsi dan 471 pemerintah kabupaten/kota telah memiliki Brida. Lembaga itu bisa dimanfaatkan asosiasi produsen dari produk indikasi geografis untuk membuktikan kekhasan produknya sehingga lolos sebagai indikasi geografis terdaftar.

“Kami memberikan fasilitasi penguatan kelembagaan, konsultasi, bimbingan teknis, dan kajian untuk para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, agar lebih banyak lagi potensi produk indikasi geografis yang terdaftar,” ucap Yopi.

Baca juga : Kekayaan Intelektual Berpotensi Dongkrak Ekonomi Nasional

Meski begitu, tim Ahli Indikasi Geografis Surip Mawardi justru menerangkan bahwa pendaftaran produk sebagai indikasi geografis saja tidak cukup. Para produsen atau biasanya disebut masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) harus melakukan upaya peningkatan nilai produknya.

“Ada beberapa strategi dimulai dari memperkuat orga­nisasi MPIG, menerapkan sistem jaminan mutu, memperbanyak barang siap konsumsi, membuat diversifikasi produk, sampai membuat promosi serta layanan yang baik. Jangan lupa, bangun aliansi bisnis strategis, misalnya dengan co-branding dengan merek yang sudah ternama,” ujar Surip.

Surip menambahkan bahwa poin mempersiapkan lebih banyak produk siap konsumsi karena kebanyakan produk indikasi geografis dalam negeri berupa perkebunan dan pertanian, utamanya kopi. Sekitar 37% atau 43 produk indikasi geografis dari 135 produk merupakan komoditas kopi.

Baca juga : Menkumham Lantik Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual

Ketua MPIG Muhammad Khodim menyampaikan Kakao Berau telah membuktikan pentingnya bersinergi dengan banyak pihak termasuk pemerintah daerah hingga sektor perbankan. Kakao Berau saat ini telah berhasil berekspansi ke Italia, Inggris, Belanda, Australia, dan Jepang.

“Kami bekerja sama dengan bank untuk mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) dan berkat rekomendasi dari MPIG yang kuat, KUR bisa cair bahkan dalam dua hari,” ungkap Khodim.

MPIG Kakao Berau juga telah menggunakan sistem penelusuran mutu produk melalui situs KoltiTrace. Dengan sistem itu, MPIG dapat memastikan produk yang diterima konsumen memiliki kualitas yang tinggi.

Baca juga : InaRI Expo 2024 jadi Cara BRIN Mendorong Komersialisasi Riset dan Inovasi

Khodim berpesan untuk seluruh masyarakat daerah agar terus memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada. Perjuangan menyukseskan produk indikasi geografis akan berhasil asalkan tetap gigih. 

Bangun Komitmen

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Min Usihen mengatakan kegiatan Forum IG Nasional, Temu Bisnis, Apresiasi Insan Kekayaan Intelektual 2024 dan ajang KI Expo merupakan puncak dari rangkaian peringatan Hari KI Sedunia 2024 yang sudah dimulai sejak 26 April lalu.

“Kegiatan forum ini dimaksudkan untuk membangun komitmen bersama untuk mendukung tahun 2024 sebagai tahun indikasi geografis (IG), juga memperkenalkan produk-produk IG terdaftar, baik IG Nasional maupun IG Uni Eropa,” kata Min seperti dikutip dari laman Kemenkumham. 

Selain itu, ujar Min, pada pertemuan itu dilakukan diskusi isu-isu terkini, permasalahan, kebijakan, dan hal-hal teknis lainnya terkait IG dan paten. “Yang tak kalah pentingnya adalah forum ini juga mempertemukan inventor dan investor,” ucap Min.

Pada acara tersebut juga dilaksanakan penandatangan­an perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal (Ditjen) KI serta Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Per­ikanan tentang Pembinaan dan Pelindungan Merek dan IG dalam rangka Penguat­an Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, lalu dengan Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional tentang Pengembangan, Pemanfaatan dan Optimalisasi Perpustakaan di Bidang KI. (Ant/X-10)