Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI III DPR RI menerima usulan anggaran tambahan yang diajukan Polri sebesar Rp60 triliun. Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana membacakan hasil rapat menyebut Komisi III DPR RI dengan Polri, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/6).
“Komisi III DPR RI menerima dan menyetujui usulan program Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp104.670.300.810.000, (104 triliun),” ujar Eva.
“Dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp60.643.680.827.000 (60 triliun)sehingga menjadi sebesar Rp165.313.981.637.000,(165 triliun),” paparnya.
Baca juga : Komisi III Desak Kejaksaan Agung dan Polri Jelaskan Terkait Isu Penguntitan Jampidsus
Komisi III, kata Eva, juga dapat menerima penjelasan Wakapolri Komjen Agus Andrianto atas tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.
Adapun Wakapolri Komjen Agus Andrianto mengusulkan anggaran Polri pada tahun 2025 ditambah Rp60,64 triliun.
Agus mengemukakan, kebutuhan anggaran Polri di 2025 tercatat sekitar Rp162,15 triliun.
Baca juga : DPR Minta Presiden Jokowi Panggil Jaksa Agung dan Kapolri Soal Jampidsus Dibuntuti Densus 88
"Sesuai surat Kapolri Nomor B/7641/VI/REN2.3/2024 tanggal 4 Juni 2024, hal usulan penampahan Polri dalam rangka penetapan pagu anggaran TA 2025, Polri usulkan tambahan anggaran sumber rupiah murni dari penetapan pagu anggaran TA 2025 sebesar Rp60,64 triliun,” ujar Agus, dalam rapat bersama Komisi III, Jakarta, Selasa (11/6).
Agus merinci permintaan tambahan anggaran untuk belanjan pegawai sebesar Rp4,98 triliun yang diprioritaskan untuk gaji pegawai baru dan tunjangan kinerja sebesar 80%.
“Belanja barang sebesar Rp11,68 triliun yang diprioritaskan untuk belanja barang operasional, belanja barang non operasional, penambahan anggaran belanja barang sumber PNBP dan penambahan anggaran belanja barang sumber BLU,” tambahnya. (Z-8)
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved