Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
TAHUN ini para profesional bidang kepatuhan hukum berbagai negara memiliki beberapa perhatian khusus seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini antara lain karena adanya perubahan yang begitu cepat dalam regulasi dan perkembangan teknologi.
Oleh karena itu sebagai dampaknya, diperlukan strategi kompleks untuk menghadirkan layanan yang semakin baik bagi pelanggan, dengan tetap berjalan pada koridor hukum.
Perusahaan penyedia platform regulasi berbasis teknologi (reg-tech), Hukumonline, menyelenggarakan Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2024.
Baca juga : Penetrasi Digital jadi Penentu Aspek Penjualan Global Sektor Properti
Indonesia Regulatory Compliance Awards 2024 ini dapat menjadi pintu gerbang untuk meningkatkan budaya kepatuhan hukum perusahaan di Indonesia.
Ajang penghargaan ini merupakan yang pertama dan satu-satunya di Tanah Air bagi bidang kepatuhan hukum. Diikuti lebih dari 60 perusahaan, Hukumonline menggelar IRCA 2024 sebagai bentuk apresiasi bagi perusahaan dan pimpinan perusahaan atas dedikasi, kinerja, dan upaya dalam menjalankan kepatuhan hukum.
“Di tengah dinamika regulasi yang terus berubah di Indonesia, kepatuhan hukum tak hanya menjadi sekadar kewajiban, melainkan juga tanggung jawab moral dan etika yang harus dijunjung tinggi,” kata Chief Executive Officer Hukumonline, Arkka Dhiratara.
Baca juga : Platform Evermos-Everpro Beri Dukungan Teknologi Komunitas IMNU
Arkka mengungkapkan, memastikan kepatuhan hukum dalam perusahaan merupakan tugas yang menantang. Namun, hal tersebut memang sangat krusial dalam meminimalisasi risiko hukum dan menjaga nama baik serta reputasi perusahaan.
Indonesia memiliki yurisdiksi yang kompleks dan regulasi yang dinamis. Oleh karena itu, para praktisi kepatuhan hukum dituntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi berjalan dengan baik.
Hukumonline pun berharap ajang IRCA 2024 ini dapat memacu semangat para praktisi kepatuhan hukum untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme, dalam menjaga integritas dan kelangsungan bisnis yang legal dan bertanggung jawab.
Penilaian IRCA 2024 dilakukan berdasarkan laporan, narasi, serta dokumen bukti kelengkapan dari perusahaan serta pimpinan perusahaan. Seluruh penilaian pun melihat tiga aspek penting yaitu implementasi strategi perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan kepatuhan hukum, performa pengelolaan organisasi oleh pimpinan perusahaan dalam konteks kepatuhan hukum, serta upaya kontrol kepatuhan hukum.
“Dewan juri memastikan bahwa setiap perusahaan dinilai secara objektif, adil dan transparan sehingga mencerminkan kinerja nyata dalam kepatuhan hukum,” ujar salah satu Dewan Juri, Anika Faisal. (H-2)
Sari Yuliati, Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Golkar, resmi menuntaskan sidang skripsinya di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI)
Kerja sama ini menandai langkah konkret kolaborasi dalam bidang hukum perang, militer, dan udara sebagai upaya membangun jejaring keilmuan yang berkelanjutan.
Keberpihakan dalam proses legislasi dan penyusunan anggaran bertujuan mewujudkan perempuan yang berdaya dan berujung pada masyarakat yang sejahtera.
Penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik menjadi usaha bersama dari Iluni FHUI untuk mendukung usaha transisi energi yang dicananangkan oleh pemerintah.
UKI resmi menyatukan Program Studi Hukum Program Sarjana, Magister, dan Doktor di bawah FH UKI sebagai langkah strategis memperkuat kualitas akademik.
FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) merupakan Badan Akreditasi Internasional yang memberikan penilaian standar mutu dan kualitas Perguruan Tinggi
Ia menyoroti pernyataan DPR dalam sidang sebelumnya yang menyebut pembahasan revisi UU TNI menggunakan mekanisme carry over.
Kepastian hukum dan prosedur yang sederhana menjadi faktor utama dalam menarik investasi.
PENELITI Pukat UGM Zaenur Rohman menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus transparan dalam mengusut kasus korupsi.
Pentingnya kepatuhan hukum dan kemampuan melihat peluang investasi sebagai salah satu strategi dalam melakukan ekspansi bagi perusahaan asing di Indonesia.
KOMNAS HAM mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk disahkan di periode keanggotaan DPR periode 2024-2029.
ASPEK kepastian hukum disebut masih menjadi persoalan yang menghambat perkembangan dunia usaha. Padahal geliat dunia usaha menentukan laju perekonomian dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved