Gibran Disebut Miliki Peran Penting di Pemerintahan Prabowo

CHIEF Political Officer dari Political Strategy Group (PSG), Arief Budiman menilai Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden tetap memiliki peran penting di pemerintahan Prabowo Subianto. Dirinya  tak bisa sekadar diposisikan sebagai pemimpin cadangan pada pemerintahan mendatang

“Baik secara fungsi konstitusionalnya, maupun secara politik atas dasar kalkulasi kepentingan pelbagai pihak yang tak menghendakinya melangkahkan kaki secara strategis selama lima tahun ke depan. Walaupun tetap pula tak bisa dikatakan Gibran punya ruang gerak besar untuk menjelma penuh sebagai kepanjangan tangan Jokowi,” kata Arief dalam keterangannya, Kamis (30/5). 

Hal itu, menurut Arief, lantaran susah membayangkan Prabowo akan ‘memarkir’ Gibran dalam urusan politik. Mengingat keberadaan Gibran sendiri di sampingnya sudah menjadi kekuatan simbolik atas janjinya memberi ruang politik pada anak muda, yang sayangnya sukar untuk disubstitusi sosok menteri dari kalangan anak muda lantaran prestise politik menteri itu adalah di bawah posisi Wakil Presiden.

Baca juga :  Prabowo-Gibran Bahas Perkembangan Situasi Gaza dengan Emir Qatar

“Dalam ruang konstitusional, Gibran akan berperan sebagai Wakil Presiden pada ruang gerak yang sangat terbatas bahkan nihil dari sisi kewenangan membuat kebijakan, tapi cukup lapang secara langkah politik,” tambah Arief. 

Arief lebih lanjut menilai langkah-langkah Gibran ke depan sangat mungkin besar di lini politik. Apalagi dari sikapnya sejak terpilih tampak Gibran tak akan mengambil posisi seperti Ma’ruf Amin yang lebih banyak menepi dalam urusan politik. Gibran akan tetap berusaha tampil menjadi figur politik sentral melalui permainan simbolik yang selama ini menjadi kekuatan utamanya. 

“Terutama untuk membesarkan sosoknya sebagai tokoh populis di kalangan anak muda, yang memang menjadi kekuatan utamanya,” tutur Arief. 

Baca juga : DPR Harus Berfungsi Awasi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jika Gibran tetap berada di luar pusaran kepartaian, tambah Arief, maka dirinya bisa berperan sebagai penjembatan kepentingan antara parpol-parpol pendukung pemerintahannya selain Gerindra. Sebagai imbal balik, Gibran bisa mengorkestrasi isu politik praktis secara lebih luas melalui parpol-parpol tersebut. 

“Lebih jauh lagi, Gibran akan selalu tampak seksi di mata para parpol sebagai sosok alternatif untuk diusung pada Pilpres 2029 bila pada saatnya nanti mereka tak memiliki kandidat dari internalnya,” kata Arief. 

Agar mampu memaksimalkan peran sebagai Wakil Presiden, menurut Arief, Gibran perlu membuka ruang bagi para pemangku kepentingan kebijakan publik dari pelbagai sektor untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, bahkan kritik atas proses pembentukan kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Atau, kata Arief, pendeknya membuat Vice Presidential Collaborative Governance Office. Gibran, tambah Arief, juga perlu membuka komunikasi strategis dengan para mantan Wakil Presiden. 

Baca juga : ICW : Penambahan Jumlah Menteri Hanya untuk Bagi-bagi Jabatan

“Sehingga, bisa menegaskan kesan Gibran sebagai jembatan atau katalis pemerintahan kolaboratif yang selama 10 tahun pemerintahan Jokowi kerap dianggap tidak berjalan," ungkapnya. 

Misalnya bisa tampak dari terjadinya kebijakan yang kerap berubah–baik dicabut maupun diganti–pasca menuai kontroversi publik. 

“Langkah tersebut akan dapat menenangkan kekhawatiran publik bahwa pemerintahan Prabowo mendatang akan berjalan kaku dan tertutup,” kata Arief. (Z-8)