Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
DPR dinilai harus menjalankan fungsinya sebagai penyeimbang pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini untuk mencegah kebijakan yang dikeluarkan tak berpihak pada rakyat.
"Jadi kedudukan yang setara seperti itu membuat semua kebijakan yang diusulkan oleh eksekutif itu tidak bablas, tapi akan diberikan pengawasan secara konstruktif," kata Guru Besar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam program Crosscheck by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 12 Mei 2024.
Siti mengatakan menjadi kewajiban DPR mengawasi berbagai kebijakan dan memastikannya berpihak pada kepentingan rakyat. Ketika legislatif tak menjalankan fungsinya hanya melahirkan kebijakan yang mengecewakan.
Baca juga : Kekuatan Parpol Pendukung Pemerintah Masih Lemah dari Kekuatan Oposisi
"Ketika fungsi itu tidak terjadi maka terus-menerus kebijakan kita itu lalu mengecewakan karena ternyata tidak seluruhnya itu berpihak kepada kepentingan masyarakat luas atau untuk kepentingan negara bangsa," ujar Siti.
Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu menekankan sistem presidensial yang dianut Indonesia sejatinya memastikan bahwa terjadi keseimbangan dalam pemerintahan. Mekanisme mengontrol kebijakan mutlak dilakukan.
"Dengan sistem presidensial itu sebetulnya diberikan satu amanah yaitu bagaimana penguatan mekanisme check and balances, saling imbang, saling kontrol," ucap Siti.(Z-8)
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tidak akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Sejumlah menteri yang mengikuti sidang Kabinet Paripurna buka suara
Presiden Prabowo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (6/8). Berikut arahan lengkap Presiden Prabowo dalam sidang tersebut:
Sidang tahunan MPR digelar 15 Agustus. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan agenda kenegaraan itu tidak digelar 16 Agustus 2025 karena jatuh pada hari Sabtu.
Sikap PDIP yang memutuskan menjadi penyeimbang pemerintah perlu didukung.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang tidak bereaksi berlebihan terhadap fenomena pengibaran bendera bajak laut One Piece di tengah masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto disebut tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece oleh sejumlah komunitas. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk ekspresi kreativitas yang masih wajar
Bareskrim Polri menahan mantan CEO e-Fishery Gibran Huzaifah dan dua rekannya sebagai tersangka pada kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana tersebut.
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Wapres RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan apresiasi penanganan karhutla di Riau. Ia menyampaikan pengetatan pembukaan lahan
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved