Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
DPR dinilai harus menjalankan fungsinya sebagai penyeimbang pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini untuk mencegah kebijakan yang dikeluarkan tak berpihak pada rakyat.
"Jadi kedudukan yang setara seperti itu membuat semua kebijakan yang diusulkan oleh eksekutif itu tidak bablas, tapi akan diberikan pengawasan secara konstruktif," kata Guru Besar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam program Crosscheck by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 12 Mei 2024.
Siti mengatakan menjadi kewajiban DPR mengawasi berbagai kebijakan dan memastikannya berpihak pada kepentingan rakyat. Ketika legislatif tak menjalankan fungsinya hanya melahirkan kebijakan yang mengecewakan.
Baca juga : Kekuatan Parpol Pendukung Pemerintah Masih Lemah dari Kekuatan Oposisi
"Ketika fungsi itu tidak terjadi maka terus-menerus kebijakan kita itu lalu mengecewakan karena ternyata tidak seluruhnya itu berpihak kepada kepentingan masyarakat luas atau untuk kepentingan negara bangsa," ujar Siti.
Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu menekankan sistem presidensial yang dianut Indonesia sejatinya memastikan bahwa terjadi keseimbangan dalam pemerintahan. Mekanisme mengontrol kebijakan mutlak dilakukan.
"Dengan sistem presidensial itu sebetulnya diberikan satu amanah yaitu bagaimana penguatan mekanisme check and balances, saling imbang, saling kontrol," ucap Siti.(Z-8)
PRESIDEN Prabowo Subianto optimistis target penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 82,9 juta orang dapat tercapai di akhir tahun.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyindir eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang tersandung dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan, pertemuan Presiden Prabowo dengan Pengurus DPP Golkar menunjukkan soliditas koalisi dalam mendukung program prioritas pemerintah.
PRESIDEN Prabowo Subianto mendukung perkembangan government technology (GovTech) serta inisiatif pengembangan gen bank untuk menjaga plasma nutfah Indonesia.
DPP Partai NasDem menerima kunjungan silaturahmi dari DPP PKS di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
KETUA Umum MUI Anwar Iskandar bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad secara resmi meluncurkan buku tentang kiprah keislaman Prabowo.
Satu hari pasca bencana Gubernur sudah menginstruksikan bahwa semua biaya pelayanan kesehatan para korban seluruhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.
Sebanyak 8.000 orang memenuhi area Istana Merdeka mengikuti rangkaian upacara yang berlangsung sejak pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
Bareskrim Polri menahan mantan CEO e-Fishery Gibran Huzaifah dan dua rekannya sebagai tersangka pada kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana tersebut.
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved