Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak agar Kejaksaan Agung dapat lebih berani menetapkan sosok RBS yang diduga memiliki keuntungan paling besar dalam kasus korupsi timah.
Penetapan eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2022, Bambang Gatot Ariyono, kata Boyamin belum cukup. “Sepanjang belum menetapkan tersangka pemilik keuntungan paling besar, menurut saya, Kejagung masih kurang dan masih belum tuntas (kerjanya),” ucap Boyamin kepada Media Indonesia, Rabu (29/5).
Boyamin mengingatkan bahwa peran RBS dalam kasus korupsi timah tersebut sangat penting. RBS juga mendapatkan keuntungan paling besar. Sehingga Kejagung semestinya bergerak cepat untuk segera mengamankan sosok RBS tersebut.
Baca juga : Penyidikan Kasus Timah, MAKI Sebut Kejagung Bisa Temukan Tersangka Baru
“Seperti yang saya katakan berkali-kali, kalau ini tidak dituntaskan ke pemilik keuntungan terbesar, yaitu RBS, ya, akan saya gugat ke praperadilan untuk membuka apa peran RBS itu dan terkait dengan kepemilikan sahamnya bagaimana, kepemilikan keuntungannya bagaimana dalam kasus korupsi timah ini,” tegas Boyamin.
Meski begitu, Boyamin tetap memberikan apresiasi atas kerja dari Kejagung yang berani menetapkan eks Dirjen Mineral Kementerian ESDM menjadi tersangka.
“Sudah kita apresiasi kaitannya dengan menetapkan tersangka dari mantan Dirjen ESDM, karena di sanalah juga diduga ada permainan kan? Tetapi, ya, tetap saja, menurut saya belum lengkap, belum tuntas,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Strategi Kejaksaan menelusuri fenomena regulatory capture atau penyanderaan kebijakan oleh kepentingan vendor sangat krusial dalam kasus ini.
HASIL survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu, (8/2), mencatat adanya peningkatan perhatian publik terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Dalih niat baik dalam program digitalisasi pendidikan tidak dapat dijadikan tameng hukum bagi Nadiem Makarim.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mengeluarkan regulasi terkait penetapan Harga Pokok Minimum (HPM) timah dalam waktu dekat.
Ia menegaskan, penyampaian terbuka Presiden justru menjadi langkah penting agar persoalan serius seperti penyelundupan sumber daya strategis tidak ditutupi.
dugaan korupsi besar-besaran di sektor sumber daya alam, khususnya kasus timah, yang sebelumnya diungkap oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
MENTERI Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap fakta mencengangkan bahwa 80% hasil timah Indonesia dibawa ke luar negeri secara ilegal tanpa membayar pajak.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan perlunya langkah bersama antara Pemerintah dan DPR dalam memperkuat penataan tata kelola serta tata niaga timah nasional.
TERPIDANA korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan Harvey Moeis tinggal menunggu waktu eksekusi menjalani masa hukuman 20 tahun penjara, asetnya dilelang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved