Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah segera menetapkan harga pokok mineral (HPM) timah. Penetapan itu dibutuhkan sebagai langkah strategis memperbaiki tata kelola pertambangan komoditas tersebut.
"Yang dibutuhkan rakyat penambangan, pengusaha penambang termasuk PT Timah itu adalah harga pokok mineral," kata anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar, dalam keterangan tertulis, Kamis (15/5).
Menurut dia, komoditas tambang lain seperti batu bara, nikel dan bauksit sudah memiliki HPM. Hanya timah yang kini belum memiliki penetapan terkait harga tersebut.
"Ini yang paling utama harga patokan. Bauksit, nikel batu bara ada, kenapa timah tidak? Kami meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk segera menetapkan ini," kata Nasril.
Nasril menilai HPM sangat penting sebagai acuan penambang. Jika tidak, PT Timah sebagai BUMN bakal kalah beli dengan pengusaha swasta lain. Dia meminta pemerintah dapat serius menyikapi hal itu.
"Kita harus menuntaskan persoalan itu. Melihat harga patokan mineral yang tidak ada, semakin lama rakyat semakin sengsara," urainya.
Usulan yang disampaikan Nasril ini juga menjadi bagian salah satu point kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan MIND ID dan PT Timah. (E-3)
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
PT Timah, melalui anak usahanya PT Timah Karya Persada Properti, berkomitmen mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah.
Sosok nakhoda baru PT Timah, Restu Widiyantoro, diharap dapat membawa angin segar dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang mengedepankan bisnis yang berkelanjutan.
PERUSAHAAN peleburan timah atau smelter PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) menggugat terdakwa korupsi tata niaga timah, Harvey Moeis, ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang Bangka Belitung (Babel).
Guna mendukung Perbaikan Tata Kelola Timah. Kejaksaan Agung Republik Indonesia akan mengawal tiga proyek strategis PT Timah Tbk.
PT IMC Pelita Logistik menegaskan bahwa pihaknya merupakan perusahaan jasa logistik laut yang bergerak di bidang angkutan barang curah, khususnya produk mineral.
Walhi sebut pertambangan, baik yang berizin maupun tidak akan berdampak pada manusia dan lingkungan. Hal itu disampaikan merespons tambang nikel di Raja Ampat
Namun, Herry pun menyoroti bahwa transisi energi dan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan di Indonesia dapat berjalan mulus jika didukung strategi yang tepat.
Tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat telah lama beroperasi meski mendapat penolakan dari masyarakat setempat,
Kasus ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan dan penerapan regulasi.
KASUS pencemaran lingkungan di Raja Ampat akibat aktivitas industri tambang nikel memicu banyak pihak untuk angkat suara, termasuk dari Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Mandenas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved