Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI mengadakan rapat paripurna ke-18 masa persidangan ke-V tahun sidang 2023-2024, Selasa (28/5). Sebanyak 290 anggota DPR menghadiri rapat tersebut.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menyebut rapat dihadiri 290 orang dari 575 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota seluruh fraksi.
“Perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI ke-18 masa sidang ke V tahun 2023-2024 pada Selasa, 28 Mei 2024 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” tutur Dasco dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/5).
Baca juga : RUU MK, Fraksi PDIP Pastikan Ajukan Nota Keberatan
Rapat kali ini membahas soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No.24 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Lalu, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Terakhir, soal pengambilan keputusan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. (Ykb)
Ketua Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara, Endipat Wijaya menyampaikan bahwa RUU ini terdiri dari 8 Bab dan 63 Pasal yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR R.
Jumlah Prolegnas 2025-2029 yang telah ditetapkan sebanyak 198 RUU, Prolegnas Prioritas 2025 52 RUU, dan Prolegnas Prioritas 2026 67 RUU, beserta 5 RUU Kumulatif Terbuka.
KETUA DPR RI Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI telah melalui proses yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
DPR RI mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU TNI dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3).
DPR RI dipastikan akan tetap mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau revisi UU TNI di rapat paripurna DPR, besok.
Fraksi PKB jadi yang paling sedikit karena hanya dihadiri satu dari 10 orang anggotanya. Kemudian, PSI juga hanya dua dari 8 anggota yang hadir.
Ribuan massa yang sebelumnya menggelar aksi mendukung pemakzulan Bupati Pati Sudewo, juga terlihat kecewa dengan hasil keputusan menolak pemakzulan dan meninggalnya Alun-alun.
DPR RI setuju untuk tidak melanjutkan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan (POM).
Rapat paripurna DPR RI menyetujui RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) masuk dalam Program Legislasi (Prolegnas) Prioritas DPR RI Keanggotaan 2024-2029.
SIDANG Paripurna DPD RI Masa Sidang V Tahun 2023-2024 yang diwarnai kekisruhan berujung pada kesepakatan harmonisasi bersama dengan panitia perancang undang-undang.
BPK mendapati 9.261 temuan yang di dalamnya terdapat 15.689 permasalahan dengan potensi kerugian negara senilai Rp18,19 triliun dalam laporan keuangan pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved